SIKAP reaktif dan defensif tidak akan pernah menyelesaikan krisis kesehatan publik. Ketika masyarakat mengeluhkan antrean panjang di IGD, lambannya pelayanan, dan obat yang tak tersedia, respons yang dibutuhkan bukan pembelaan diri, melainkan tindakan cepat, transparan, dan terukur.
Pernyataan Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, Muhazar, yang mengakui sempitnya ruang IGD serta krisis obat karena vendor menghentikan pasokan akibat utang belum dibayar, sesungguhnya membuka satu fakta penting: masalah di rumah sakit rujukan utama Aceh itu bukan insiden sesaat, tetapi indikasi lemahnya tata kelola.
Rumah sakit kelas A pendidikan seperti RSUDZA memegang peran vital sebagai pusat rujukan tertinggi di Aceh. Karena itu, standar pengelolaannya tidak boleh setara dengan Puskesmas. Ketika pasien datang dalam kondisi darurat, keterlambatan pelayanan bukan sekadar ketidaknyamanan; itu bisa berarti memburuknya kondisi klinis, bahkan kehilangan nyawa.
Baca juga: Running Text RSUDZA Diretas, Muncul Kata Sumpah Serapah
Waktu tunggu panjang adalah cermin dari ketidakseimbangan antara permintaan layanan dan kapasitas sistem. Lebih jauh, antrean yang berkepanjangan meningkatkan ketidakpuasan pasien dan berpotensi memperburuk hasil kesehatan. Dengan kata lain, antrean IGD bukan semata soal ramai pasien, tetapi tanda sistem yang gagal beradaptasi.
WHO menekankan bahwa layanan gawat darurat tidak bisa diperbaiki hanya dari satu sisi. Kinerja IGD bergantung pada koordinasi seluruh sistem: tenaga kerja, alur pasien, kapasitas tempat tidur, layanan primer, dan manajemen logistik. Jika salah satu rantai putus, seluruh sistem lumpuh.
Baca juga: Dipimpin Muhazar, Pelayanan RSUZA Makin tidak Manusiawi
Karena itu, jawaban atas persoalan RSUDZA bukan sekadar menyusun Detail Engineering Design (DED) atau proyek fisik jangka panjang. Gedung baru penting, tetapi pasien sakit hari ini tidak bisa menunggu gambar bangunan selesai. Yang mendesak adalah inovasi operasional dengan sumber daya yang tersedia sekarang.
Langkah pertama justru perubahan mental birokrasi. Aparatur rumah sakit harus berhenti merasa sebagai “penguasa loket” dan kembali menjadi pelayan publik.
Pasien bukan pengganggu administrasi, bukan angka statistik, dan bukan warga kelas dua. Mereka datang dalam keadaan rentan, takut, dan bergantung pada profesionalisme rumah sakit.
Langkah kedua adalah reformasi manajemen harian: sistem antrean digital real-time, triase yang disiplin, audit waktu tunggu per shift, dashboard stok obat yang terbuka, serta pembayaran vendor yang diprioritaskan agar pasokan tidak tersendat.
Rumah sakit modern menyelesaikan masalah lewat data, bukan lewat permintaan “harap bersabar”.
Langkah ketiga adalah transparansi. Jika memang ada utang, jelaskan nilai, penyebab, dan rencana pelunasannya.
Jika kekurangan SDM, sampaikan kebutuhan riilnya. Publik lebih bisa menerima masalah yang dijelaskan jujur daripada kegagalan yang ditutupi dengan narasi normatif.
Kritik terhadap RSUDZA bukan serangan pribadi kepada direktur atau pegawai. Kritik adalah alarm publik terhadap lembaga yang dibiayai negara dan diberi mandat menyelamatkan nyawa.
Pemimpin yang matang tidak sibuk tersinggung; ia menggunakan kritik sebagai bahan koreksi.
Aceh tidak kekurangan gedung, slogan, atau seremoni. Yang kurang adalah keberanian membenahi budaya kerja dan disiplin manajemen. Selama itu tidak disentuh, obat akan terus kosong, IGD akan terus sesak, dan masyarakat akan terus diminta bersabar atas kegagalan yang seharusnya bisa dicegah.[]
