SEJUMLAH pihak tampak seperti kebakaran jenggot ketika menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengurangi perjalanan luar negeri di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Alih-alih menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi, respons yang muncul justru bernuansa personal dan merendahkan.
Seskab Teddy Indra Wijaya menyinggung masa jabatan Dino yang hanya berlangsung beberapa bulan sebagai wakil menteri. Tersirat bahwa dengan durasi waktu yang singkat tidak punya kapasitas yang cukup untuk mengkrtitik. Ada pula yang melontarkan sindiran bahwa “zamannya sehebat apa sih” dan mempertanyakan kapasitasnya untuk mengomentari kebijakan luar negeri saat ini.
Kritik terhadap pemerintah dibalas dengan serangan terhadap pribadi pengkritik.
Fenomena semacam ini seharusnya mengundang kegelisahan. Sebab yang sedang dipertontonkan bukan sekadar perdebatan politik biasa, melainkan gejala lama yang pernah menjadi penyakit kronis dalam kehidupan bernegara Indonesia: kecenderungan memandang kritik sebagai ancaman terhadap kekuasaan.
Padahal, itulah alasan mengapa bangsa ini memilih Reformasi pada 1998.
Baca juga: Saran Dino untuk Prabowo
Selama puluhan tahun di bawah rezim Orde Baru, ruang kritik dipersempit secara sistematis. Pengkritik tidak hanya berhadapan dengan intimidasi, tetapi dalam banyak kasus juga mengalami kriminalisasi, penculikan, bahkan kehilangan nyawa. Demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi kekuasaan bekerja dengan logika yang berbeda: siapa yang tidak sejalan dianggap mengganggu stabilitas negara.
Bangsa ini membayar mahal untuk keluar dari pola tersebut. Reformasi lahir bukan semata untuk mengganti presiden, melainkan untuk mengubah cara negara memperlakukan kritik dan perbedaan pendapat.
Pengalaman Indonesia sesungguhnya bukan pengecualian. Banyak negara memilih meninggalkan rezim militer dan otoritarian justru karena pengalaman pahit yang mereka alami.
Argentina meninggalkan junta militer setelah ribuan orang hilang dalam “Dirty War”. Chile keluar dari bayang-bayang kediktatoran Augusto Pinochet yang menindas lawan politik selama bertahun-tahun.
Korea Selatan bergerak menuju demokrasi setelah rakyat muak terhadap pemerintahan militer yang represif. Spanyol meninggalkan era Francisco Franco dan membangun sistem demokrasi modern. Bahkan sejumlah negara di Eropa Timur menjatuhkan rezim-rezim otoriter setelah menyaksikan bagaimana kekuasaan yang anti kritik hanya melahirkan penyalahgunaan wewenang.
Baca juga: Teddy Bantah Kritikan Dino Patti Djalal, Sebut Diplomasi Prabowo Berhasil
Pelajaran dari berbagai negara itu sederhana. Ketika kritik dianggap musuh, demokrasi perlahan mati. Ketika penguasa hanya ingin mendengar pujian, kesalahan akan terus berulang tanpa koreksi.
Karena itu, yang seharusnya diperdebatkan bukan siapa Dino Patti Djalal, berapa lama ia pernah menjabat, atau apakah ia pernah berada di lingkar kekuasaan. Yang harus dijawab adalah substansi kritiknya.
Yang seharusnya datang adalah kesadaran, bahwa di tengah semakin mahalnya dollar maka biaya kunjungan luar negeri juga akan berlipat-lipat menguras uang negara.
Harusnya fokus mengembalikan nilai tukar rupiah, bukan menambah memperburuk dengan semakin banyak menukarkannya saat berbelanja di luar negeri. Itu adalah sikap hipokrit. Satu sisi kepada rakyat bicara efisiensi tapi tak henti membeli dolar saat ke luar negeri.
Dino mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Pertanyaan itu sangat relevan saat Pemerintah meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, bahkan sektor pelayanan publik melakukan penghematan. Tapi, pada saat yang sama, publik menyaksikan frekuensi perjalanan luar negeri presiden yang cukup tinggi.
Apakah seluruh perjalanan tersebut memang mendesak? Apakah manfaatnya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan? Apakah masih terdapat ruang untuk melakukan penghematan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai tindakan permusuhan. Itu adalah pertanyaan yang wajar dalam negara demokrasi. Uang negara bukan milik penguasa. Uang negara berasal dari rakyat dan karena itu rakyat berhak meminta penjelasan atas setiap rupiah yang dibelanjakan.
Sayangnya, sebagian respons yang muncul justru memperlihatkan kecenderungan menghindari substansi. Bahkan ada klaim bahwa sebagian biaya perjalanan presiden ditanggung secara pribadi. Jika memang demikian, tunjukkan datanya secara terbuka. Transparansi adalah cara terbaik untuk mengakhiri polemik. Bukan dengan narasi yang sulit diverifikasi.
Yang lebih menarik, kegelisahan yang disuarakan Dino sesungguhnya bukan suara tunggal. Di parlemen, sejumlah anggota DPR, termasuk dari partai-partai pendukung pemerintah dan partai yang dipimpin Presiden Prabowo sendiri, juga pernah menyampaikan kritik terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan efisiensi. Mereka memahami bahwa tugas wakil rakyat bukan menjaga perasaan penguasa, melainkan menyuarakan aspirasi masyarakat yang memberikan mandat.
Karena itu sangat disayangkan apabila ada anggota parlemen yang justru lebih sibuk menyerang pengkritik dibanding mengawal substansi kritik tersebut. Dalam demokrasi, loyalitas utama seorang legislator bukan kepada elite partai atau pemerintah, melainkan kepada rakyat.
Di titik inilah kekhawatiran publik mulai muncul. Indonesia memang telah berhasil keluar dari rezim otoritarian Soeharto yang represif dan demokratis hanya di permukaan. Namun pertanyaan yang mulai terdengar di ruang publik tidak bisa diabaikan begitu saja: apakah pola lama yang pernah ditolak melalui Reformasi akan kembali muncul di era pemerintahan bekas menantu Soeharto?
Tentu terlalu dini untuk menarik kesimpulan sejauh itu. Tetapi tanda-tanda awal selalu layak diwaspadai.
Sejarah menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi jarang terjadi secara mendadak. Ia biasanya dimulai dari hal-hal yang tampak kecil: kritik dianggap gangguan, pengkritik dipersonalisasi, perdebatan substansi digeser menjadi serangan terhadap individu, dan kekuasaan semakin alergi terhadap koreksi.
Demokrasi tidak membutuhkan pemimpin yang selalu dipuji. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang cukup percaya diri untuk mendengar kritik, bahkan ketika kritik itu terasa tidak nyaman.
Kekuasaan yang sehat tidak takut kepada kritik. Sebaliknya, ia menjadikan kritik sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Sebab yang harus dijaga dalam sebuah negara demokrasi bukanlah ego para elite, melainkan kepentingan rakyat yang membiayai jalannya negara.
Itulah sesungguhnya makna Reformasi yang diperjuangkan dengan begitu mahal oleh bangsa ini.[]
