KabarAktual.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung kebijakan moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Kebijakan itu dinilai sebagaibm mMmomentum yang tepat untuk mengevaluasi program MBG.
Menurut Charles, pendekatan school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah lebih efektif dalam memastikan bantuan gizi tepat sasaran dan mudah diawasi.“Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah,” kata Charles kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, dapur yang dikelola di lingkungan sekolah memungkinkan proses distribusi makanan berlangsung lebih dekat dengan penerima manfaat. Selain memangkas biaya logistik dan distribusi, model tersebut dinilai mampu meningkatkan pengawasan kualitas makanan serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa skema dapur berbasis sekolah lebih sejalan dengan tujuan utama program MBG sebagai intervensi perbaikan gizi bagi peserta didik. “Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program,” ujarnya.
Charles juga menilai pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia di sekolah dapat menekan kebutuhan investasi baru sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Lebih lanjut, Komisi IX DPR menyambut baik langkah pembenahan yang dilakukan pimpinan baru BGN. Kebijakan moratorium pembangunan dapur baru, refocusing penerima manfaat, serta perubahan orientasi dari kuantitas menuju kualitas, kata dia, merupakan langkah yang selama ini dinantikan.
Dia menambahkan, kebijakan ini penting untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat. Penghentian sementara ekspansi dapur MBG memberi ruang bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, standar operasional prosedur (SOP), kualitas sumber daya manusia, hingga pemenuhan standar keamanan pangan di seluruh dapur yang telah beroperasi.
Menurutnya, langkah tersebut juga relevan dengan kondisi fiskal nasional yang tengah menghadapi tekanan. “Dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang mengumumkan penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran dan penataan ulang program MBG.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026), Nanik menyebut terdapat sejumlah langkah prioritas yang akan dilakukan lembaganya, di antaranya penajaman sasaran penerima manfaat dan moratorium pembangunan titik dapur baru. “Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran,” ujar Nanik.
Kebijakan tersebut menandai perubahan arah pelaksanaan program MBG, dari fokus pada perluasan jangkauan menuju penguatan kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan efisiensi penggunaan anggaran negara.[]
