Di banyak negara berkembang, pembangunan infrastruktur sering diperlakukan sebagai simbol kemajuan. Semakin panjang jalan tol yang dibangun, semakin modern sebuah daerah dianggap. Pemerintah kemudian memamerkan angka kilometer jalan, waktu tempuh yang dipangkas, dan konektivitas yang meningkat sebagai bukti keberhasilan pembangunan.
Namun pertanyaan mendasarnya adalah: kemajuan untuk siapa?
Pertanyaan itu menemukan relevansinya ketika melihat kondisi Saree, Aceh Besar, pasca beroperasinya Jalan Tol Sigli–Banda Aceh. Kawasan yang dahulu hidup dari lalu lintas jalan nasional kini perlahan kehilangan denyut ekonominya. Warung kopi sepi, rumah makan kehilangan pelanggan, pedagang keripik dan jagung rebus menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Kendaraan masih melintas, tetapi bukan lagi di depan kios mereka. Arus manusia dan uang telah berpindah ke jalan tol.
Di sinilah terlihat salah satu paradoks pembangunan Indonesia: pemerintah melihat jalan tol semata-mata sebagai instrumen efisiensi transportasi, tetapi sering gagal melihatnya sebagai intervensi sosial yang mengubah kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Secara teori ekonomi, pembangunan infrastruktur memang dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan produktivitas. Namun para ekonom pembangunan sejak lama mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah proyek tidak hanya diukur dari efisiensi ekonomi makro, melainkan juga dari distribusi manfaatnya kepada masyarakat.
Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, menekankan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai perluasan kemampuan hidup manusia, bukan sekadar pembangunan fisik. Ketika sebuah proyek mempercepat perjalanan segelintir orang tetapi pada saat yang sama menghilangkan sumber penghidupan ribuan warga, maka pembangunan tersebut patut dievaluasi secara kritis.
Kasus Saree memperlihatkan persoalan itu secara nyata.Pemerintah membangun jalan tol agar perjalanan Banda Aceh–Sigli menjadi lebih cepat. Secara teknis, tujuan itu tercapai. Namun pembangunan tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa seluruh masyarakat memiliki kepentingan yang sama: bergerak secepat mungkin dari satu titik ke titik lain.
Padahal realitas sosial jauh lebih kompleks. Mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk Aceh, masih berada pada kelompok menengah dan menengah ke bawah. Bagi kelompok ini, kebutuhan utama bukanlah memangkas waktu perjalanan beberapa puluh menit, melainkan mempertahankan sumber pendapatan sehari-hari.
Karena itu muncul pertanyaan yang jarang dibahas: apakah yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat adalah jalan tol berbayar atau jalan raya berkualitas tinggi yang dapat digunakan semua kalangan tanpa biaya tambahan?
Dalam banyak kasus, jalan tol lebih banyak menguntungkan kelompok masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi dan kemampuan membayar tarif. Sementara masyarakat kecil tetap menggunakan jalan lama yang kualitasnya sering kali kurang mendapat perhatian setelah tol beroperasi.
Akibatnya, terjadi pemisahan ruang ekonomi. Kelompok yang memiliki akses terhadap tol menikmati efisiensi, sedangkan masyarakat yang menggantungkan hidup pada lalu lintas jalan nasional kehilangan pasar mereka.
Fenomena ini dikenal dalam kajian ekonomi regional sebagai bypass effect, yaitu ketika pembangunan jalur baru justru membuat kawasan yang sebelumnya ramai menjadi terisolasi secara ekonomi. Arus kendaraan tidak lagi melewati pusat-pusat ekonomi lokal sehingga aktivitas perdagangan menurun drastis.
Saree sedang mengalami gejala itu.Ironisnya, kondisi tersebut bukan sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Sejak awal masyarakat telah menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak ekonomi pembangunan tol. Mereka meminta akses keluar-masuk menuju Saree agar kendaraan tetap memiliki alasan untuk singgah. Aspirasi itu pernah diperjuangkan berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat hingga DPRK Aceh Besar.
Namun suara tersebut kalah oleh logika pembangunan yang terlalu berorientasi pada aspek teknis dan fisik.Inilah kelemahan mendasar banyak kebijakan publik di Indonesia. Perencanaan sering dilakukan berdasarkan satu indikator keberhasilan saja, sementara dimensi sosial dan ekonomi masyarakat tidak dianalisis secara komprehensif.
Pemerintah ingin terlihat modern dengan membangun infrastruktur berkelas dunia. Jalan tol menjadi simbol kemajuan yang mudah difoto, mudah dipamerkan, dan mudah dimasukkan ke dalam laporan kinerja. Akan tetapi pada saat yang sama, pembangunan tersebut dapat menggerus ekonomi rakyat yang selama puluhan tahun hidup dari ruang ekonomi yang kini ditinggalkan.
Modernitas akhirnya tampil sebagai etalase.Di permukaan terlihat megah, tetapi di bawahnya terdapat kelompok masyarakat yang menanggung biaya sosial yang tidak pernah dihitung secara serius.
Sosiolog Karl Polanyi pernah mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi yang hanya berorientasi pada efisiensi pasar sering kali merusak tatanan sosial masyarakat. Ketika kebijakan publik tidak mempertimbangkan hubungan sosial yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, maka yang terjadi bukan kemajuan, melainkan dislokasi sosial.
Apa yang terjadi di Saree menunjukkan gejala tersebut.Ketika omzet pedagang turun, yang terdampak bukan hanya pemilik kios. Petani singkong kehilangan pembeli. Pemasok hasil kebun kehilangan pasar. Buruh warung kehilangan pekerjaan. Anak muda kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan di kampung halaman mereka.
Dampaknya merambat ke berbagai lapisan kehidupan sosial.Karena itu persoalan Saree tidak boleh dipahami sekadar sebagai warung yang sepi pembeli. Ini adalah persoalan pembangunan yang kehilangan keseimbangan.
Pembangunan yang sehat semestinya tidak memaksa masyarakat memilih antara modernitas atau penghidupan. Keduanya harus berjalan beriringan.
Di sinilah seharusnya pemerintah daerah hadir. Pemerintah Aceh Besar bersama Pemerintah Aceh perlu memperjuangkan solusi konkret, mulai dari akses pintu tol menuju Saree, penguatan kawasan wisata kuliner dan agrowisata, hingga penyediaan ruang usaha prioritas bagi pelaku UMKM lokal di rest area jalan tol.
Jika langkah-langkah itu tidak dilakukan, maka Saree berisiko menjadi contoh bagaimana proyek pembangunan yang megah justru menghasilkan kemunduran ekonomi di tingkat lokal.
Pada akhirnya, pembangunan bukan perlombaan membangun beton dan aspal. Pembangunan adalah upaya meningkatkan kualitas hidup manusia.Jalan yang lebih cepat memang penting. Tetapi kehidupan rakyat yang tetap berputar jauh lebih penting.
Sebab tidak ada gunanya membanggakan jalan yang semakin mulus jika pada saat yang sama jalan itu membawa pergi pelanggan, pendapatan, dan harapan masyarakat yang hidup di sekitarnya.Kemajuan sejati bukan ketika kendaraan dapat melaju lebih cepat.
Kemajuan sejati adalah ketika pembangunan membuat rakyat ikut bergerak maju bersama-sama. Jika tidak, maka jalan tol hanya akan menjadi monumen modernitas yang berdiri megah di atas ekonomi rakyat yang perlahan mati.[]
Penulis; Direktur Lembaga Emirates Development Research
