ADA satu pelajaran penting yang selalu berulang dalam sejarah ekonomi Indonesia. Krisis yang tercipta bukan akibat faktor kekurangan uang, tetapi dari ketidakberanian menegakkan aturan.
Ekonomi tidak pernah benar-benar sehat ketika para pejabat negara lebih takut kepada orang daripada kepada aturan. Sebab, ketika hukum kalah oleh kehendak individu, APBN bukan lagi dokumen konstitusional, melainkan sekadar buku kas yang bisa dibuka dan ditutup sesuai selera penguasa.
Dalam konteks itulah publik menyaksikan pemandangan yang mengusik beberapa hari terakhir. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sosok yang dahulu dielu-elukan sebagai harapan baru setelah era Sri Mulyani, tampak gugup ketika ditanya wartawan mengenai pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bahwa Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang pribadi untuk menutupi kekurangan biaya yang tidak disediakan negara.
Pertanyaannya sederhana. Jika benar ada pengeluaran negara yang kemudian ditutup dengan dana pribadi presiden, apakah ada mekanisme dan aturan yang mengatur hal tersebut?
Baca juga: Isu Reshuffle Menguat, “Orang Jokowi” Masuk Daftar
Sebagai Menteri Keuangan, mestinya tidak sulit menjawab. Sebab seluruh hidup birokrasi fiskal berdiri di atas satu kata: aturan.
Namun yang muncul justru jeda panjang, wajah canggung, dan jawaban yang terdengar seperti seseorang yang sedang mencari pintu keluar dari ruangan tanpa jendela.
“Enggak ada aturannya.”
Kalimat itu mungkin jujur. Tetapi justru karena kejujurannya, menimbulkan kekhawatiran.
Sebab, jika tidak ada aturan, mengapa praktik itu bisa terjadi? Dan jika praktik itu terjadi, mengapa Menteri Keuangan terlihat tidak memiliki otoritas untuk menjelaskannya?
Di situlah persoalan sesungguhnya. Purbaya seolah berdiri di depan publik bukan sebagai penjaga kas negara, melainkan sebagai penonton yang kebetulan mengenakan seragam Menteri Keuangan.
Padahal ketika pertama kali masuk kabinet, banyak orang menaruh harapan besar kepadanya. Setelah bertahun-tahun publik mengeluhkan kebijakan fiskal yang dianggap keras dan agresif pada era Sri Mulyani, kehadiran Purbaya dipersepsikan sebagai angin segar.
Baca juga: Dolar AS Mendekati Rp18.000, Purbaya Minta Masyarakat tak Panik
Ia dikenal lugas. Ia dikenal berani. Ia dikenal garang. Setidaknya begitu citranya.
Namun kini, di tengah rupiah yang hampir menyentuh Rp18.200 per dolar AS, pasar saham yang terkapar, dan investor yang berbondong-bondong menjalankan strategi “sell Indonesia”, figur garang itu perlahan berubah menjadi bayangan dirinya sendiri.
Dulu ia berbicara seolah menguasai medan. Sekarang ia lebih sering terdengar seperti orang yang sedang berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Beberapa kali Purbaya mengaku tidak mengetahui penggunaan anggaran negara oleh Badan Gizi Nasional.
Ia tidak mengetahui pembelian mobil pikap.
Ia tidak mengetahui pengadaan sepeda motor impor dari India.
Ia tidak mengetahui berbagai keputusan yang secara teoritis seharusnya berada dalam radar pengawasan Kementerian Keuangan.
Seorang Menteri Keuangan yang berulang kali mengatakan “tidak tahu” pada akhirnya akan menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada isu yang sedang dijawabnya.
Kalau Menteri Keuangan tidak tahu, lalu siapa yang tahu? Kalau Menteri Keuangan tidak bisa mengendalikan, lalu siapa yang sebenarnya mengendalikan?
Pertanyaan-pertanyaan itu semakin relevan ketika melihat kondisi fiskal saat ini. Defisit membengkak. Rupiah melemah. Kepercayaan pasar tergerus. Namun langkah korektif yang muncul justru tampak setengah hati.
Purbaya seperti seorang kapten kapal yang terus meyakinkan penumpang bahwa cuaca baik-baik saja, sementara air sudah masuk melalui beberapa lubang sekaligus.
Lebih menarik lagi, setiap kali isu menyentuh program-program besar pemerintahan saat ini, keberanian fiskal yang dulu menjadi identitasnya mendadak menguap. Ia tidak terlihat sebagai menteri yang sedang mengendalikan anggaran. Tapi lebih tampak sebagai pejabat yang sedang berusaha agar tidak mengganggu kenyamanan pihak lain.
Padahal sejarah mengajarkan bahwa Menteri Keuangan yang baik bukanlah mereka yang pandai menyenangkan penguasa, melainkan mereka yang berani mengatakan tidak ketika negara sedang berjalan ke arah yang salah.
Chatib Basri pernah melakukannya. Bambang Brodjonegoro juga. Bahkan Sri Mulyani—dengan segala kontroversinya—tetap dikenang karena keberaniannya menjaga disiplin fiskal.
Sementara Purbaya hari ini menghadapi masalah yang berbeda. Bukan semata soal kemampuan ekonomi, melainkan soal otoritas.
Ia terlihat memiliki jabatan, tetapi tidak memiliki daya. Ia memiliki kursi, tetapi tidak memiliki kendali. Ia memegang kunci brankas negara, tetapi tampak tidak berwenang menentukan siapa yang boleh keluar masuk ruangan.
Karena itu, masalah ekonomi Indonesia saat ini mungkin bukan hanya soal rupiah yang melemah atau pasar saham yang terjun bebas. Masalah yang lebih mendasar adalah munculnya kesan bahwa aturan tidak lagi menjadi panglima. Yang menjadi panglima adalah siapa yang paling berpengaruh.
Dan, ketika pejabat negara mulai takut kepada orang, bukan kepada aturan, maka yang melemah bukan hanya rupiah. Yang melemah adalah fondasi negara itu sendiri.
Purbaya mungkin masih Menteri Keuangan. Namun dari berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini, publik melihat sesuatu yang berbeda.
Sosok yang dahulu datang dengan aura singa kini lebih menyerupai kucing yang baru saja disiram comberan: basah, kebingungan, dan kehilangan suara. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Purbaya akan bertahan?
Pertanyaannya adalah: apakah masih ada kekuatan yang memungkinkan seorang Menteri Keuangan benar-benar menjadi Menteri Keuangan? Sosok yang benar-benar teguh pendirian dan mampu menyelamatkan perahu bocor untuk tidak tenggelam?[]
