PROGRAM Pokok Pikiran atau Pokir anggota Dewan sejak awal dirancang sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan anggaran pemerintah daerah. Gagasan dasarnya sederhana: anggota dewan menyerap aspirasi warga saat reses, lalu memperjuangkannya masuk ke dalam APBA agar pembangunan lebih cepat dirasakan masyarakat.
Di atas kertas, konsep ini terlihat ideal. Namun dalam praktiknya, pokir justru terus memunculkan pertanyaan serius. Apakah program tersebut benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, atau perlahan berubah menjadi jalur distribusi proyek politik?
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Secara regulasi, pokir memang dibenarkan. Usulan anggota DPRA harus diselaraskan dengan RPJMD dan hasil Musrenbang. Pelaksanaannya pun berada di tangan dinas teknis. Karena itu, banyak pihak menganggap pokir sebagai instrumen sah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Di sejumlah daerah terpencil di Aceh, pokir bahkan dinilai membantu mempercepat pembangunan yang selama ini lambat terealisasi lewat jalur birokrasi biasa.
Ada desa yang bertahun-tahun mengusulkan pagar sekolah, rehab ruang belajar, hingga meubelair melalui Musrenbang, tetapi tak pernah masuk prioritas anggaran. Ketika usulan yang sama dibawa lewat jalur pokir, proyek justru bisa terealisasi dalam waktu singkat.
Baca juga: Sesat Pikir Memahami Pokir
Bagi sebagian kepala desa, pokir menjadi “jalur cepat” yang mampu menembus lambannya birokrasi perencanaan daerah. Atas dasar itu, sulit menolak bahwa pokir memang memiliki sisi positif.
Masalah muncul ketika pola-pola pengadaan di balik pokir mulai memperlihatkan banyak tanda bahaya.
Dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah, ada istilah red flag — indikator awal adanya kemungkinan penyimpangan, persekongkolan, atau praktik korupsi. Memang bukan bukti langsung, tetapi red flag cukup menjadi alarm bahwa suatu proyek layak diperiksa lebih dalam.
Ironisnya, red flag justru kerap muncul dalam paket-paket pokir. Salah satu yang paling sering ditemukan adalah usulan proyek yang tidak memiliki jejak dalam dokumen Musrenbang desa maupun kecamatan. Paket tiba-tiba muncul dalam DPA dinas tanpa pernah diketahui publik berasal dari kebutuhan masyarakat yang mana.
Kalau benar pokir adalah aspirasi rakyat, mengapa sebagian usulannya justru tidak pernah tercatat dalam forum perencanaan resmi masyarakat?
Baca juga: Trik Murahan Menguasai APBA
Masalah lain adalah pola pemecahan paket. Satu kegiatan besar kerap dipecah menjadi puluhan paket kecil bernilai di bawah batas tender agar dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.
Praktik seperti ini berbahaya karena mempersempit persaingan dan membuka ruang pengaturan pemenang. Belum lagi munculnya perusahaan yang berulang kali memenangkan paket pokir di dinas yang sama dari tahun ke tahun.
Data SiRUP dan LPSE kerap memperlihatkan pola dominasi perusahaan tertentu dalam pengadaan yang sumbernya berasal dari jalur aspirasi dewan. Secara etika publik, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah pokir sedang menyalurkan kebutuhan rakyat, atau sedang mengalirkan proyek kepada kelompok tertentu?
Persoalan berikutnya adalah minimnya transparansi. Publik jarang mengetahui siapa anggota dewan pengusul suatu paket, sekolah mana yang menerima barang, siapa penyedianya, berapa nilai kontraknya, dan bagaimana progres fisiknya di lapangan.
Akibatnya, pengawasan hanya bisa dilakukan secara terbatas oleh media, LSM, atau kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap dokumen pengadaan dan APBA. Padahal uang yang digunakan adalah uang publik.
Kondisi ini semakin berbahaya ketika pokir mulai bergeser menjadi instrumen politik elektoral. Bantuan yang seharusnya berbasis kebutuhan masyarakat perlahan berubah menjadi alat menjaga basis suara dan jaringan kekuasaan.
Rakyat akhirnya tidak lagi diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai objek legitimasi semu untuk kepentingan distribusi proyek politik.
Karena itu, perdebatan tentang pokir sesungguhnya bukan soal boleh atau tidak boleh. Persoalan utamanya adalah transparansi dan akuntabilitas.
Pokir tidak akan menjadi masalah apabila seluruh prosesnya dibuka secara terang kepada publik: mulai dari usulan awal, nama pengusul, dokumen Musrenbang pendukung, lokasi kegiatan, penyedia barang dan jasa, hingga hasil pekerjaan fisik di lapangan.
Tanpa keterbukaan seperti itu, publik akan terus sulit membedakan mana aspirasi murni masyarakat dan mana proyek titipan politik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam berbagai rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di Aceh juga berulang kali mendorong agar usulan pokir diverifikasi dengan hasil Musrenbang sebelum dimasukkan ke dalam APBA. Langkah itu penting agar pokir tidak menjadi jalur liar di luar sistem perencanaan resmi daerah.
Pada akhirnya, pokir memang tidak sepenuhnya hitam atau putih. Ia bisa menjadi instrumen percepatan pembangunan bagi masyarakat kecil. Tetapi di saat yang sama, pokir juga bisa berubah menjadi pintu masuk praktik pengaturan proyek apabila pengawasan lemah dan data ditutup rapat.
Karena itu, jawaban atas pertanyaan “benarkah pokir sesuai aspirasi masyarakat?” sesungguhnya sangat bergantung pada satu hal: seberapa besar keberanian pemerintah dan parlemen membuka seluruh prosesnya kepada publik. Sebab dalam demokrasi, aspirasi yang sehat tidak takut diawasi.[]
Penulis merupakan Koordinator Transparansi Tender Indonesia
