SETIAP kali seorang koruptor tertangkap lalu berjanji akan “membuka semuanya”, publik seakan diminta bersiap menunggu sebuah pertunjukan. Ada yang menyebutnya keberanian. Ada yang menamainya transparansi. Namun pengalaman panjang di “pentas korupsi” mengajarkan satu hal: jangan terlalu cepat bertepuk tangan.
Kasus mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya yang menyatakan siap menjadi justice collaborator dan membongkar nama-nama besar hanyalah satu episode dari cerita yang berulang. Sebelum dia, banyak tersangka korupsi yang tiba-tiba menemukan panggilan moral setelah borgol melingkar di tangan.
Saat masih menikmati fasilitas jabatan, mereka diam. Saat ancaman penjara datang, mereka mendadak ingin menyelamatkan negara.
Kita perlu mengingat prinsip paling dasar: koruptor adalah penjahat. Dan, hampir tidak ada korupsi yang lahir tanpa kebohongan.
Untuk mencuri uang rakyat, seseorang harus lebih dulu berbohong dalam laporan, berbohong dalam dokumen, berbohong kepada atasan, berbohong kepada publik, bahkan sering kali berbohong kepada dirinya sendiri.
Baca juga: Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Tak Ingin Dijadikan Tumbal Sendirian
Karena itu, ketika seorang koruptor berjanji akan “bernyanyi”, masyarakat seharusnya tidak langsung menganggapnya sebagai pahlawan. Bisa saja informasi yang dia berikan penting bagi penegakan hukum. Bisa saja keterangannya membantu mengungkap jaringan yang lebih besar. Namun jangan pernah lupa bahwa yang sedang berbicara adalah orang yang telah terbukti atau diduga kuat menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri.
Nyanyian seorang koruptor sering kali bukan lagu tentang kebenaran. Lebih sering adalah diksi yang dikemas suci dengan tujuan utama penyelamatan diri.
Mereka ingin membangun citra baru. Dari pelaku menjadi pelapor. Dari tersangka menjadi saksi. Dari pencuri menjadi pejuang antikorupsi.
Padahal substansinya tetap sama. Mereka adalah bagian dari masalah yang sedang diusut.
Baca juga: Sembilan Bulan di BGN, Sony Sanjaya Kaya Raya … Harta Meningkat Jadi Rp12,98 Miliar
Fenomena ini sudah terlalu sering terjadi. Begitu tertangkap, para pelaku berusaha menampilkan diri sebagai korban. Mereka mengaku ditekan. Mengaku hanya menjalankan perintah. Mengaku tidak sendirian. Mengaku ada orang yang lebih besar di atasnya.
Mungkin benar. Bahkan sangat mungkin benar. Tetapi pengakuan itu tidak menghapus fakta bahwa mereka juga ikut menikmati hasil kejahatan tersebut.
Ironisnya, media dan publik kadang terlanjur terpukau. Seorang koruptor yang kemarin dicaci tiba-tiba diperlakukan seperti pembongkar skandal. Seolah-olah ia datang membawa cahaya bagi republik.
Padahal yang sedang terjadi hanyalah upaya menjadi pahlawan kesiangan. Dan, nyanyian seperti itu sebenarnya adalah irama yang membosankan. Kita sudah terlalu sering mendengarnya.
Lebih mengkhawatirkan lagi jika aparat penegak hukum mulai menikmati “pertunjukan” tersebut tanpa menjaga jarak kritis.
Keterangan seorang justice collaborator memang penting. Namun ia harus menjadi alat untuk menemukan bukti, bukan pengganti bukti. Apalagi memperlakukan mereka bak pahlawan.
Jika sebuah kasus akhirnya hanya bergantung pada nyanyian para koruptor, sementara para penegak hukum tampak nyaman mendengarkan tanpa keberanian menyentuh nama-nama besar yang disebutkan, publik berhak curiga. Jangan-jangan mereka bukan penonton. Jangan-jangan mereka bagian dari orkestra yang sama.
Korupsi di Indonesia memang bukan lagi persoalan individu. Kejatahan itu telah menjelma menjadi ekosistem. Berlapis-lapis. Menjalar dari pusat hingga daerah. Dari lembaga politik hingga birokrasi. Dari perusahaan negara hingga kampus. Bahkan tidak jarang menyentuh institusi yang mengatasnamakan moral dan agama.
Karena itu, korupsi tidak bisa dipahami sebagai penyimpangan sesekali. Di banyak tempat, korupsi telah berubah menjadi kebiasaan. Bahkan menjadi semacam strategi karier.
Pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Noel Ebenezer beberapa waktu lalu yang menyebut korupsi telah dianggap sebagian orang sebagai jalan cepat menjadi kaya menggambarkan realitas yang pahit. Pesan yang terbaca di masyarakat sangat sederhana: mencuri uang negara bisa menghasilkan keuntungan luar biasa dengan risiko yang relatif kecil.
Hitung-hitungan para pelaku sering kali brutal tetapi rasional. Mereka merampok miliaran bahkan triliunan rupiah. Jika tertangkap, hukuman yang dijatuhkan sering kali hanya beberapa tahun penjara. Setelah itu masih tersedia berbagai celah untuk memperoleh remisi, pembebasan bersyarat, atau berbagai fasilitas yang membuat hukuman terasa jauh lebih ringan daripada penderitaan rakyat yang mereka rugikan.
Akibatnya, penjara kehilangan daya gertaknya. Bagi sebagian koruptor, penjara bukan lagi tempat pertobatan. Tembok dan pagar berduri hanya menjadi ruang persembunyian sementara dari sorotan publik.
Nama mereka menghilang sejenak dari pemberitaan. Beberapa tahun kemudian muncul kembali. Menjadi pengusaha lagi. Menjadi tokoh masyarakat lagi. Menjadi konsultan politik lagi. Bahkan tidak sedikit yang kembali masuk ke gelanggang kekuasaan.
Mereka berpidato tentang integritas. Memberi ceramah tentang moralitas. Kembali berkoar-koar seolah sejarah tidak pernah mencatat apa yang kemarin mereka lakukan.
Inilah lingkaran setan yang membuat Indonesia seperti tidak pernah kehabisan koruptor. Generasi lama pergi, generasi baru datang. Satu ditangkap, sepuluh tumbuh. Satu dihukum, seratus belajar bahwa risiko korupsi ternyata masih layak dicoba.
Sementara itu, rakyat terus diminta percaya bahwa pemberantasan korupsi sedang berjalan. Tentu kita mendukung setiap upaya membongkar jaringan korupsi, termasuk jika Sony Sonjaya benar-benar membuka nama-nama besar yang terlibat. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa dan diproses tanpa pandang bulu.
Namun dukungan itu tidak boleh berubah menjadi glorifikasi. Jangan jadikan koruptor sebagai pahlawan hanya karena ia akhirnya bersedia berbicara setelah tertangkap.
Pahlawan antikorupsi adalah mereka yang menolak mencuri ketika memiliki kesempatan untuk mencuri. Bukan mereka yang baru bernyanyi setelah panggung runtuh di bawah kakinya.[]
