BANDA Aceh memiliki posisi yang berbeda dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Selain berstatus sebagai ibu kota Provinsi Aceh, kota ini juga menjadi etalase pelaksanaan syariat Islam yang selalu mendapat perhatian publik nasional.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan Banda Aceh semestinya tidak hanya dilihat dari banyaknya proyek fisik yang selesai dibangun, taman kota yang ditata rapi, atau gedung-gedung baru yang berdiri megah.
Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pembangunan mampu melahirkan masyarakat yang beradab, berakhlak, produktif, dan sejahtera. Di titik inilah Banda Aceh menghadapi tantangan yang tidak sederhana.
Dalam beberapa waktu terakhir, Pemerintah Kota Banda Aceh memang menunjukkan berbagai upaya pembenahan. Pelayanan publik terus diperbaiki, sektor pendidikan mendapat perhatian, penataan ruang kota dilakukan, dan pelaksanaan syariat Islam diperkuat. Berbagai langkah tersebut layak diapresiasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas tata kelola kota.
Baca juga: Banda Aceh Bisa Dipantau Real Time Lewat CCTV, Ini Link-nya
Namun persoalan Banda Aceh hari ini tidak lagi sesederhana membangun jalan, taman, atau memperbanyak fasilitas publik. Kota ini sedang menghadapi perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Revolusi digital, arus urbanisasi, perubahan pola hidup generasi muda, hingga meningkatnya tantangan sosial menuntut pendekatan pembangunan yang jauh lebih komprehensif.
Karena itu, pembangunan kota tidak boleh berhenti pada aspek fisik semata. Banda Aceh membutuhkan pembangunan manusia sebagai agenda utama.
Pemikir politik Samuel Huntington pernah mengingatkan bahwa kemajuan sebuah masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusi politik dan ekonomi, tetapi juga oleh budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks Banda Aceh, nilai itu sesungguhnya sudah tersedia: syariat Islam, adat Aceh, dan tradisi keilmuan yang selama berabad-abad menjadi fondasi peradaban Aceh.
Sayangnya, pelaksanaan syariat Islam sering kali masih dipahami secara sempit sebagai penegakan aturan dan pemberian sanksi. Padahal syariat pada hakikatnya adalah instrumen pembangunan manusia.
Baca juga: Sudah Separah Itukah Banda Aceh Kota Syariat Islam? Kondom Berserakan Saat Wali Kota Melakukan Razia
Ketika syariat hanya hadir dalam bentuk razia, pengawasan, dan penindakan, sementara pendidikan, kesejahteraan, dan keteladanan sosial kurang mendapatkan perhatian yang sama, maka yang lahir hanyalah kepatuhan administratif. Masyarakat mungkin patuh karena takut pada sanksi, tetapi belum tentu memiliki kesadaran moral yang kuat.
Di sinilah letak kritik yang perlu menjadi perhatian. Banda Aceh membutuhkan paradigma pembangunan peradaban, bukan sekadar pembangunan simbolik.
Syariat Islam harus terintegrasi dengan kebijakan pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan teknologi. Anak-anak muda Banda Aceh perlu diberikan ruang untuk berkembang, berinovasi, dan berkompetisi di era global tanpa kehilangan identitas keislamannya.
Langkah Pemerintah Kota Banda Aceh melalui program Banda Aceh Academy merupakan salah satu contoh kebijakan yang patut diapresiasi. Program ini berupaya menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja, mendorong lahirnya wirausaha muda, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Namun pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya melalui pelatihan dan program peningkatan keterampilan. Banda Aceh membutuhkan ekosistem pendidikan yang mampu melahirkan generasi yang unggul secara intelektual sekaligus kuat secara moral.
Padahal kota ini memiliki modal yang sangat besar. Puluhan ribu mahasiswa dari berbagai daerah menempuh pendidikan di Banda Aceh setiap tahun. Kehadiran perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya seharusnya menjadi fondasi untuk menjadikan Banda Aceh sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai Islam.
Sejarah Aceh sendiri memberikan pelajaran penting. Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, kejayaan Aceh tidak dibangun semata oleh kekuatan politik dan militer, tetapi oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ulama, cendekiawan, dan pedagang dari berbagai wilayah datang dan menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat intelektual Islam di Asia Tenggara.
Warisan sejarah tersebut seharusnya menjadi inspirasi arah pembangunan Banda Aceh saat ini.Selain pendidikan, pembangunan peradaban juga harus menyentuh aspek kesejahteraan sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa persoalan kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, hingga berbagai penyimpangan sosial memiliki hubungan erat dengan kondisi ekonomi, keluarga, dan lingkungan masyarakat.
Artinya, pembangunan moral tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi.Karena itu, pemerintah kota perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. UMKM, pedagang kecil, sektor ekonomi kreatif, hingga ekonomi digital harus memperoleh ruang yang lebih besar dalam kebijakan pembangunan kota.
Masyarakat yang sejahtera akan lebih mudah menerima dan menginternalisasi nilai-nilai pembangunan dibandingkan masyarakat yang terus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Di sisi lain, penguatan institusi sosial berbasis gampong juga menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Upaya peningkatan kapasitas muhtasib gampong menunjukkan adanya kesadaran bahwa menjaga ketertiban sosial tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat pemerintah.
Namun pendekatan yang digunakan harus bersifat edukatif dan persuasif. Masyarakat modern membutuhkan dialog, argumentasi, dan keteladanan. Semakin tinggi tingkat pendidikan warga kota, semakin penting pendekatan partisipatif dibandingkan pendekatan yang semata-mata koersif.
Pada akhirnya, kota yang maju bukanlah kota yang paling banyak membuat aturan. Kota yang maju adalah kota yang berhasil membangun kesadaran warganya.
Masyarakat yang tertib karena kesadaran moral jauh lebih kuat dibandingkan masyarakat yang tertib karena takut kepada petugas.
Karena itu, masa depan Banda Aceh tidak cukup dibangun melalui proyek-proyek fisik dan simbol-simbol keagamaan. Yang jauh lebih penting adalah membangun manusia yang berintegritas, berilmu, produktif, dan memiliki kepedulian sosial.
Banda Aceh sesungguhnya memiliki seluruh modal yang dibutuhkan untuk menjadi model kota Islam modern di Indonesia. Kota ini memiliki syariat Islam, kekuatan adat, sejarah peradaban yang panjang, jaringan pendidikan tinggi yang kuat, dan masyarakat yang memiliki semangat keagamaan yang tinggi.
Tantangan sesungguhnya bukan bagaimana membuat Banda Aceh terlihat Islami. Tantangan yang lebih penting adalah bagaimana menghadirkan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan, pendidikan yang berkualitas, ekonomi yang berkeadilan, pelayanan publik yang profesional, dan kehidupan sosial yang harmonis.
Di situlah ukuran keberhasilan pembangunan Banda Aceh yang sesungguhnya. Jadi, bukan lagi pada simbolik razia dan semacamnya. []
Penulis; seorang akademisi yang juga pengamat kebijakan publik
