ADA UNGKAPAN bernada sarkas yang beredar di tengah masyarakat Aceh: “Bak Allah lake beukaya, jak u kanto geuchik mengaku miskin.” Entah siapa yang pertama kali melontarkannya, tetapi kalimat ini terasa menohok.
Bukan sekadar gurauan, ungkapan itu merupakan cermin dari sebuah paradoks yang nyata. Ada sebuah sikap yang kontradiktif ketika doa dan perilaku berjalan di dua jalur yang berlawanan.
Di satu sisi, seseorang memohon kepada Tuhan agar dilimpahkan rezeki dan kehidupan yang layak. Namun di sisi lain, ia justru “berikhtiar” dengan cara yang keliru: mendatangi aparat desa untuk mendapatkan surat keterangan miskin demi mengakses bantuan sosial. Di titik inilah nilai kejujuran dan integritas dipertaruhkan.
Fenomena ini kini menemukan relevansinya dalam situasi mutakhir di Banda Aceh. Dalam beberapa pekan terakhir, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat dipadati warga yang mengurus perubahan data pekerjaan. Lonjakan ini bukan tanpa sebab. Ada dugaan kuat bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan upaya menyesuaikan status ekonomi dalam sistem desil—parameter penting dalam penentuan penerima manfaat program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Kepala Disdukcapil Banda Aceh, Heru Triwijanarko, mencatat rata-rata 250 warga per hari datang mengurus dokumen. Dalam kurun 1 hingga 29 April saja, sebanyak 11.466 dokumen diterbitkan. Angka ini melonjak tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Perubahan paling dominan adalah status pekerjaan dari wiraswasta menjadi buruh harian lepas—kategori yang secara umum diasosiasikan dengan kelompok ekonomi rentan.
Baca juga: Mulai 1 Mei 2026, Pemerintah Aceh tidak Lagi Tanggung JKA Semua Warga
Pertanyaannya sederhana, namun mendasar. Apakah perubahan ini mencerminkan realitas ekonomi yang sesungguhnya, atau justru rekayasa administratif demi mengakses bantuan? Jika yang terjadi adalah yang kedua, maka kita sedang menyaksikan degradasi moral yang serius.
Bantuan sosial, termasuk program JKA, sejatinya dirancang untuk melindungi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ketika data dimanipulasi, maka yang terjadi bukan hanya penyimpangan administratif, tetapi juga pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial.
Ekonom pembangunan dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Mudrajad Kuncoro, pernah mengingatkan bahwa akurasi data kemiskinan adalah fondasi utama dalam kebijakan kesejahteraan. “Ketika data tidak valid, maka kebijakan yang dihasilkan berisiko salah sasaran dan memperlebar ketimpangan,” ujarnya dalam sebuah diskusi publik tentang reformasi bantuan sosial.
Hal senada juga disampaikan oleh mantan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, yang berulang kali menegaskan pentingnya kejujuran masyarakat dalam pendataan. “Kalau semua ingin dianggap miskin, lalu siapa yang sebenarnya harus dibantu?” katanya dalam sebuah pernyataan resmi.
Lebih jauh, fenomena ini juga berpotensi merusak sistem secara keseluruhan. Ketika jumlah “penduduk miskin” meningkat secara artifisial, maka beban anggaran akan membengkak, sementara mereka yang benar-benar miskin justru terpinggirkan. Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi persoalan etika publik.
Tidak bisa dipungkiri, tekanan ekonomi memang nyata. Namun, menjadikan manipulasi data sebagai jalan pintas adalah pilihan yang keliru. Negara telah menyediakan berbagai jalur bantuan, tetapi semua itu mensyaratkan satu hal yang tidak bisa ditawar: kejujuran.
Editorial ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan. Bahwa dalam setiap data yang diubah, ada konsekuensi yang lebih besar dari sekadar angka. Ada hak orang lain yang bisa terampas. Ada kepercayaan publik yang bisa runtuh.
Ungkapan “Bak Allah lake beukaya, bak geuchik lake surat miskin” seharusnya tidak menjadi realitas yang kita anggap lumrah. Fenomena ini harus menjadi alarm—bahwa ada yang perlu dibenahi, bukan hanya dalam sistem, tetapi juga dalam cara berpikir dan bertindak sebagai masyarakat.
Pada akhirnya, kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak bantuan yang diterima, tetapi juga oleh seberapa kuat nilai kejujuran dijaga. Tanpa itu, program sebaik apa pun hanya akan menjadi ladang manipulasi.[]
