KabarAktual.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB University menolak kampus dijadikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Sikap tegas disampaikan melalui surat terbuka kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang diunggah akun Instagram resmi BEM KM IPB, Rabu (6/5/2026).
Dalam surat yang ditandatangani Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi, mereka meminta pemerintah tidak memaksakan kampus terlibat dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. “Tolong pak, jangan terlalu memaksa,” tulis BEM KM IPB dalam pembukaan surat terbuka tersebut.
Mahasiswa menilai perguruan tinggi merupakan lembaga moral dan intelektual yang seharusnya tidak dijadikan bagian dari proyek pemerintah yang masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. BEM KM IPB menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari kasus keracunan massal hingga penutupan dapur MBG di sejumlah daerah karena tidak memenuhi standar operasional.
“Masih ada 1.242 orang yang keracunan makan bergizi gratis. Masih ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang direalokasi untuk makan bergizi gratis. Masih ada 1.720 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai standar operasional,” tulis BEM KM IPB.
Selain itu, mahasiswa juga menyinggung dugaan keterlibatan kepentingan politik dalam pengelolaan sejumlah dapur MBG serta pengadaan anggaran yang dinilai tidak prioritas. BEM KM IPB menyoroti kabar penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan kaos kaki, jasa event organizer, hingga motor listrik di tengah masih banyak sekolah dengan fasilitas minim dan guru honorer yang belum sejahtera. “Dengan dalih menjadi laboratorium hidup untuk pengembangan riset dan inovasi. Sudah cukup pak. Rakyatmu sudah muak,” tulis mereka.
Rofi mengatakan pihaknya kini tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada rektorat bersama organisasi mahasiswa lainnya di lingkungan kampus. “Kami sedang merancang eskalasi di internal KM IPB untuk menyampaikan ke rektorat langsung bersama keluarga mahasiswa IPB,” ujarnya.
Penolakan mahasiswa IPB muncul setelah Rektor Alim Setiawan Slamet menyatakan kesiapan kampus membangun dapur MBG di Bogor mulai Mei 2026. Menurut Alim, IPB kemungkinan membangun lebih dari dua unit SPPG dengan menyesuaikan kesiapan pelaksanaan di lapangan. “Kalau di IPB, insyaallah mungkin Mei yang pertama. Dan mungkin berikutnya di Juni,” ujar Alim usai acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa di Jakarta.
Dapur MBG yang dikelola IPB rencananya akan melayani sejumlah sekolah di wilayah Bogor. Dorongan agar perguruan tinggi terlibat dalam pembangunan dapur MBG sebelumnya juga disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana. Saat meresmikan SPPG Tamalanrea 14 milik yayasan Universitas Hasanuddin pada 28 April 2026, Dadan meminta setiap perguruan tinggi minimal memiliki satu dapur MBG.
Kebijakan itu memicu kritik di berbagai kampus. Selain IPB, sejumlah kelompok mahasiswa di beberapa perguruan tinggi juga mempertanyakan keterlibatan kampus dalam program MBG di tengah persoalan anggaran pendidikan dan fasilitas pendidikan yang dinilai belum terselesaikan.
Di sejumlah daerah, program MBG sebelumnya juga menuai sorotan akibat kasus keracunan makanan yang menimpa pelajar serta penutupan sejumlah dapur MBG karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan operasional.[]
