KabarAktual.id – Untuk memudahkan akses informasi , penyelenggaraan ibadah haji 2026, Kementerian Haji dan Umrah meluncurkan dashboard publik. Aplikasi itu dimaksudkan sebagai bagian dari penguatan transparansi informasi dan layanan kepada masyarakat.
Dashboard tersebut dapat diakses publik melalui dashboard.haji.go.id memuat berbagai informasi terkait tahapan praoperasional hingga operasional haji 1447 H/2026 M.
Sejumlah fitur yang tersedia di antaranya data jamaah reguler, informasi jamaah lansia dan pengguna kursi roda, pencarian data jamaah, detail akomodasi, laporan jamaah wafat, data jamaah yang dirawat, jadwal penerbangan, keberangkatan dan kedatangan jamaah, hingga peta terintegrasi fasilitas layanan jamaah.
Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah, Moh. Hasan Afandi mengatakan, dashboard publik tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola penyelenggaraan haji yang terbuka, informatif, dan mudah diakses masyarakat.
“Dashboard ini kami hadirkan agar masyarakat, keluarga jamaah, media, dan pemangku kepentingan dapat mengikuti perkembangan penyelenggaraan haji secara lebih mudah. Informasi yang tersaji diharapkan membantu publik mendapatkan gambaran layanan haji secara cepat dan terintegrasi,” ujar Hasan di Jakarta, 4 Mei 2026.
Menurut Hasan, penyediaan dashboard publik juga menjadi bagian dari transformasi layanan haji berbasis data. Dengan sistem informasi yang terbuka, proses pemantauan layanan jamaah dapat dilakukan lebih luas, mulai dari pemberangkatan, kedatangan, akomodasi, mobilitas, hingga layanan kesehatan.
“Prinsipnya, Kemenhaj ingin memastikan penyelenggaraan haji berjalan transparan, tertib, dan akuntabel. Setiap perkembangan layanan terus kami kawal, dan dashboard ini menjadi salah satu kanal informasi resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan sistem informasi menjadi penting karena penyelenggaraan haji melibatkan jumlah jamaah yang besar, lintas wilayah, serta berbagai titik layanan di Tanah Air dan Arab Saudi.
Karena itu, integrasi data dinilai menjadi kebutuhan utama untuk memastikan pelayanan kepada jamaah berjalan lebih responsif dan terukur.
Kementerian Haji dan Umrah juga mengajak masyarakat memanfaatkan dashboard publik tersebut sebagai rujukan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Melalui keterbukaan informasi, pemerintah berharap layanan haji semakin dekat dengan masyarakat dan semakin berorientasi pada perlindungan jamaah.[]
