PENDIDIKAN sering disalahpahami. Dianggap sebatas gelar, sekadar titel di belakang nama. Padahal tidak sesederhana itu.
Pendidikan adalah cara berpikir. Cara membaca persoalan. Cara mengambil keputusan di tengah situasi rumit.
Tanpa itu, seseorang mudah grogi. Ragu. Bahkan salah langkah. Bukan karena bodoh, tapi karena ia tidak punya cukup “alat” untuk memahami masalah yang kompleks.
Di titik ini, kita perlu jujur. Pendidikan bukan soal S1, S2, atau S3. Tapi soal pemahaman. Soal kemampuan menganalisis. Soal keberanian mengambil keputusan yang tepat, bukan sekadar cepat.
Baca juga: Perbuatan Zalim dalam Pilkada
Karena itu, jangan buru-buru tersinggung ketika ada yang bilang “tidak sekolah”. Bisa jadi yang dimaksud bukan ijazah. Tapi kapasitas berpikir.
Masalahnya, kritik seperti ini gampang menyulut emosi. Membangkitkan semangat korp, mempertahankan prinsip, lalu sama-sama berada dalam satu kolam.
Sikap emosional dan mudah tersulut, terutama dalam suasana politik, bisa berimplikasi panjang. Kita pernah melihatnya saat masa kampanye pilkada beberapa waktu lalu.
Baca juga: Mualem; dari Janji Rakyat ke Bayang-Bayang Dinasti
Isu pendidikan jadi sensitif. Pendukung tersulut. Diskusi berubah jadi pertengkaran.
Lalu, semua selesai. Pilkada usai, rakyat berdamai dengan keadaan. Menerima hasil, mengubur perbedaan.
Lalu kita berdamai dalam pikiran masing-masing. “Ini pemimpin kita.”
Kalimat itu diucapkan dengan lapang dada. Meski di dalam hati, ada kegamangan kecil. Apalagi ketika menyaksikan pemimpinnya kesulitan mengeja teks di ruang terbuka. Sebuah momen yang tak bisa sepenuhnya diabaikan.
Namun waktu terus berjalan. Orang mencoba memahami. Mencari sisi baik, bahkan membela.
Ada yang dengan pembenaran “Pendidikan formal bukan segalanya.”
Argumen itu terasa menenangkan. Ada benarnya juga.
Banyak tokoh besar tidak lahir dari bangku kuliah. Nenek moyang kita bahkan tidak mengenal sistem pendidikan modern. Tapi mereka bijak. Adil. Punya wibawa.
Artinya jelas, gelar bukan jaminan. Karakter dan kebijaksanaan jauh lebih menentukan.
Di fase itu, banyak yang mulai berdamai. Termasuk saya.
Ada kebanggaan. Ada harapan. Ada keyakinan bahwa kharisma dan kedekatan pemimpin dengan rakyat bisa menutupi kekurangan lain.
Tapi realitas tidak selalu seindah narasi.
Polemik Pergub JKA menjadi titik balik. Publik mulai bertanya. Mereka mulai ragu, bahkan menyesal.
Apakah benar kebijakan itu dipahami sepenuhnya sebelum ditandatangani?
Pertanyaan itu menggantung. Tidak pernah benar-benar dijawab.
Yang muncul justru pembelaan. Ramai-ramai “pasang badan”. Ada yang demi loyalitas. Ada yang demi kepentingan. Ada juga yang sekadar tidak ingin terlihat salah memilih. Fenomena lama selalu berulang.
Sementara itu, masalah nyata terus menumpuk. RSUDZA dikabarkan kesulitan membayar utang hingga ratusan miliar rupiah.
Publik mulai mengaitkan. Apakah ada hubungan dengan kebijakan yang diambil?Jawaban tetap samar.
Dan, seperti biasa, rakyat diminta memahami. Diminta bersabar. Padahal merekalah yang membayar pajak. Pajak itu pula yang menggaji para pejabat. Pajak itu pula yang membangun rumah sakit.
Ironi terasa telanjang.
Rakyat membayar. Pejabat memutuskan. Rakyat pula yang menanggung akibatnya.
Di titik ini, kemarahan terasa wajar. Tapi apakah cukup?
Mari lihat lebih dalam.
Pemimpin tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari masyarakatnya. Dari pilihan kolektif.
Lebih dari 50 persen memilih pada pilkada lalu. Angka itu bukan kecil. Itu mayoritas.
Ada satu ungkapan lama: Kamaa takuununa yuwalla ‘alaikum. Pemimpin adalah cerminan rakyatnya.
Artinya, apa yang kita lihat hari ini, sebagian adalah refleksi dari kita sendiri. Dari cara kita memilih. Dari standar yang kita tetapkan. Dari kompromi yang kita buat.
Jadi, ketika kebijakan tidak sesuai harapan, jangan hanya menunjuk ke atas. Lihat juga ke dalam.
Apakah kita memilih dengan pertimbangan matang, dulu? Atau sekadar ikut arus? Terpengaruh emosi? Atau terjebak dalam pesona?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak nyaman, tapi penting.
Karena, perubahan tidak dimulai dari istana. Tapi dari kesadaran.
Kesadaran bahwa pendidikan—dalam arti sesungguhnya—adalah kebutuhan. Bukan pelengkap. Bukan formalitas.
Pendidikan adalah fondasi. Tanpa itu, kita akan terus mengulang kesalahan yang sama. Memilih dengan cara yang sama. Menyesal dengan pola yang sama.
Pada akhirnya, kita mengutuk keadaan yang sebenarnya kita ikut ciptakan sendiri.
Ada analogi yang relevan dalam kultur tempo doeloe. Ini namanya ibarat puree bak idong. Sejenis kudis yang meradang tumbuh di sekitar hidung.
Bau memang. Tapi dengan segala kondisi dan keterpaksaan, mau tak mau, aroma tak sedap itu terpaksa dicium sendiri.
Azab? Mungkin terlalu keras. Tapi, jika kesalahan terus diulang tanpa refleksi, apa lagi nama yang pantas?[]
