MENGUTIP pemikiran Niccolò Machiavelli, politik pada dasarnya adalah seni mempertahankan kekuasaan. Dalam tafsir paling keras, ia bahkan memberi ruang bagi tipu daya, manipulasi, hingga konflik terbuka antaraktor.
Perspektif ini terasa relevan ketika membaca dinamika terbaru antara legislatif dan eksekutif di Aceh, khususnya dalam polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Secara normatif, hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan pemerintah provinsi berada dalam kerangka checks and balances. DPRA bukan sekadar mitra, melainkan pengawas jalannya anggaran dan kebijakan publik. Ketika muncul kontroversi terkait Pergub JKA—yang menjadi sumber utama kegaduhan—reaksi keras legislatif seharusnya dibaca sebagai bagian dari fungsi kontrol tersebut.
Baca juga: Awas, Sandiwara China Saboh Geudong !
Namun, persoalannya menjadi tidak sesederhana itu ketika melihat konfigurasi politik yang ada. Ketua DPRA dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, berasal dari partai yang sama, yakni Partai Aceh. Dalam kultur politik patronase yang masih kuat, loyalitas struktural sering kali lebih dominan dibandingkan mekanisme kontrol institusional.
Maka, muncul pertanyaan mendasar: mungkinkah kritik keras dari internal partai benar-benar murni sebagai fungsi pengawasan, atau justru bagian dari skenario politik yang lebih besar?
Di titik inilah publik mulai meraba adanya ketidaksinkronan logika. Kritik tajam yang dilontarkan oleh Ketua DPRA Zulfadhli terhadap Pergub yang diteken Mualem (sapaan Muzakir Manaf), dibalas dengan nada tak kalah keras dari pihak eksekutif.
Baca juga: Drama yang Memporak-porandakan APBA
Juru bicara gubernur, Nurlis Effendi, bahkan menyinggung soal etika komunikasi politik. Narasi yang muncul di ruang publik pun menyerupai konflik terbuka—penuh tensi, penuh emosi.
Namun masyarakat Aceh bukan tanpa pengalaman. Istilah “China Saboh Geudong” yang mulai beredar mencerminkan skeptisisme publik terhadap konflik elite yang terlihat di permukaan. Dalam khazanah lokal, istilah ini kerap dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang tampak berbeda di luar, tetapi sejatinya satu kesatuan di dalam—sebuah metafora bagi dualisme yang semu.
Apakah ini benar perseteruan? Ataukah sekadar “Sandiwara Sinar Jeumpa” babak kedua—sebuah panggung politik yang dimainkan untuk kepentingan tertentu?Pertanyaan ini menjadi penting karena yang dipertaruhkan bukan sekadar citra politik, melainkan keberlanjutan program JKA itu sendiri.
Sebagai salah satu skema jaminan kesehatan daerah paling progresif di Indonesia, JKA telah menjangkau jutaan warga Aceh sejak diluncurkan. Data menunjukkan, integrasi JKA dengan sistem BPJS Kesehatan membuat cakupan layanan kesehatan di Aceh termasuk yang tertinggi secara nasional.
Setiap kebijakan yang mengubah struktur pembiayaan atau kepesertaan JKA berpotensi berdampak langsung pada akses layanan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Di sinilah letak kegelisahan publik. Jika konflik ini nyata, maka stabilitas kebijakan menjadi taruhan. Jika ini sekadar sandiwara, maka kepercayaan publik yang dipertaruhkan.
Dalam kedua skenario tersebut, masyarakat tetap berada pada posisi paling rentan.Politik, sebagaimana diingatkan Machiavelli, memang tidak selalu berjalan dalam garis lurus moralitas. Namun dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, transparansi dan akuntabilitas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Publik berhak mengetahui apakah yang mereka saksikan hari ini adalah konflik substansial demi kepentingan rakyat, atau sekadar drama kekuasaan yang dipentaskan di panggung Sinar Jeumpa.
Waktu mungkin akan menjawab. Namun sebelum itu, satu hal yang pasti: rakyat Aceh tidak membutuhkan sandiwara. Mereka membutuhkan kepastian.[]
