KabarAktual.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto, ditengarai, menjadi lahan korupsi baru. Saat program ini dinyatakan sudah bergulir, banyak dapur yang belum dibangun atau bahkan sama sekali fiktif.
Merujuk data pendaftaran dapur penyedia makanan bergizi di portal resmi Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan kuota sudah penuh, tetapi di lapangan banyak titik dapur yang belum dibangun atau bahkan tidak pernah ada sama sekali.
Menurut data FMMBG (Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis) Jawa Barat (Jabar), portal pendaftaran dapur MBG sudah menutup pendaftaran lantaran kuota penuh. Investigasi lapangan oleh lembaga itu menemukan fakta banyak titik dapur belum terealisasi secara fisik di berbagai kabupaten dan kota di Jawa.
Ketua FMMBG Jabar, Ardiansyah, mengatakan, fenomena ini menjadi indikasi kuat adanya ketidakselarasan antara data administrasi dan realisasi program di lapangan. Mereka juga menemukan banyak titik dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah masuk dalam tahap persiapan pembangunan atau renovasi justru mengalami stagnasi tanpa aktivitas nyata.
Padahal, kata dia, pada tahap ini, penyedia dapur diwajibkan untuk mulai membangun atau merenovasi fasilitas agar dapat segera beroperasi dan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak.
Ardiansyah menyatakan prihatin dengan adanya titik dapur fiktif dan mandeknya pembangunan ini. Kondisi tersebut berpotensi menjadi sarang praktek korupsi, kolusi, dan monopoli yang merugikan rakyat, khususnya anak-anak yang membutuhkan makanan bergizi sebagai penunjang tumbuh kembang mereka.
Ia pun mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program. “Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2024 tentang Program Makan Bergizi Gratis, setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai dengan tujuan untuk menjamin kualitas layanan,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).
Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan audit menyeluruh serta mempercepat pembangunan dapur-dapur MBG, sekaligus memperkuat koordinasi antarpemerintah kabupaten/kota agar percepatan pelaksanaan berjalan sesuai target.
Namun, FMMBG menilai komitmen tersebut harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dan bukan hanya retorika. “Jika pembangunan dapur dan SPPG tidak segera berjalan, maka anak-anak yang menjadi sasaran utama program akan terus kehilangan hak atas makanan bergizi yang menjadi kebutuhan dasar mereka,” ujar Ardiansyah.
Studi dari Kementerian Kesehatan RI (2024) menunjukkan anak-anak dengan status gizi kurang memiliki resiko lebih tinggi terhadap gangguan pertumbuhan dan prestasi belajar. Program MBG sejatinya menjadi salah satu solusi penting mengatasi masalah ini, sehingga kegagalan implementasi program dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.
FMMBG Jabar mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga pengawas, media, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan transparan, akuntabel, dan efektif. “Kami semua bertanggung jawab memastikan anak-anak Jabar memperoleh hak mereka atas gizi yang layak demi masa depan yang lebih cerah,” ucapnya.[]
Sumber: jabar.tribunnews.com
