KabarAktual.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026. Kebijakan tersebut diklaim mampu menghemat anggaran negara lebih dari Rp3 triliun.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan penghentian sementara program itu diatur melalui Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Periode Hari Libur. “Pada 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026,” kata Agustina di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standardisasi pelaksanaan Program MBG. Selain itu, momentum libur sekolah dimanfaatkan untuk melakukan penataan ulang program secara menyeluruh.
Baca juga: Pengusaha Tolak MBG Distop Selama Libur Sekolah, Sebut Melanggar Perjanjian
Agustina menjelaskan masa libur sekolah secara resmi berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026. Berbeda dengan periode Ramadan yang tetap menjalankan distribusi MBG melalui sistem bundling, pada masa liburan kali ini penyaluran program dihentikan sementara.
“Kami ingin melakukan tata kelola kembali dan penataan kembali, sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini,” ujarnya.
Dalam aturan tersebut, seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama penghentian sementara program juga tidak akan menerima insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari.BGN memperkirakan kebijakan itu menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan.
“Jika melihat jumlah SPPG yang telah beroperasi dan dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka efisiensi insentif SPPG mencapai Rp3.004.560.000.000,” ungkap Agustina.
Selain melakukan efisiensi operasional, BGN juga mulai melakukan refocusing penerima manfaat Program MBG. Hingga 18 Juni 2026, BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
Sekolah-sekolah tersebut akan dievaluasi lebih lanjut sebagai penerima manfaat program. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk mereka akan dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah. “Anggaran yang tadinya untuk di situ akan kami fokuskan kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” katanya.
BGN menyebut kelompok prioritas penerima manfaat MBG ke depan meliputi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang masuk kategori rentan gizi.
Meski demikian, Agustina menegaskan data 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui. Saat ini BGN masih melakukan pendataan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan kebutuhan gizi. “Program Makan Bergizi Gratis ini harus benar-benar efektif diberikan kepada yang tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran negara,” tuturnya.[]
