DEMOKRASI tidak berhenti pada penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali. Esensi demokrasi justru terletak pada kemampuan negara menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balances), memastikan pemerintah diawasi, serta menyediakan ruang bagi kritik dan alternatif kebijakan. Ketika fungsi itu melemah, demokrasi memang masih berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan salah satu fondasi utamanya, yaitu pengawasan terhadap kekuasaan.
Fenomena tersebut semakin terlihat dalam konfigurasi politik Indonesia pasca-Pemilu 2024. Hampir seluruh partai politik memilih bergabung ke dalam koalisi pemerintahan sehingga ruang oposisi di parlemen menjadi sangat terbatas. DPR yang secara konstitusional memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan justru dinilai semakin jarang memperlihatkan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi serupa juga tampak di banyak daerah, termasuk Aceh, ketika DPRD lebih sering menjadi mitra politik pemerintah daerah daripada menjalankan fungsi kontrol secara efektif.
Padahal, Pasal 20A UUD 1945 secara tegas menempatkan DPR sebagai lembaga yang menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk memastikan seluruh kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Pandangan tersebut juga ditegaskan dalam berbagai literatur tata negara. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa prinsip checks and balances merupakan mekanisme untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu cabang pemerintahan.
Menurutnya, demokrasi modern hanya dapat berjalan apabila setiap lembaga negara saling mengawasi sehingga tidak ada kekuasaan yang bekerja tanpa kontrol. Gagasan serupa juga dikemukakan oleh Montesquieu melalui teori separation of powers, yang menegaskan bahwa konsentrasi kekuasaan tanpa pengawasan merupakan pintu masuk bagi lahirnya pemerintahan yang sewenang-wenang.
Dalam praktik demokrasi modern, fungsi kontrol parlemen tidak semata-mata dilakukan melalui hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat. Menurut Inter-Parliamentary Union (IPU) dalam Parliament and Democracy in the Twenty-First Century, parlemen yang efektif harus mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran negara, serta memastikan setiap keputusan eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan kata lain, parlemen bukan sekadar pembentuk undang-undang, tetapi juga institusi yang menjaga agar kekuasaan tidak melampaui batasnya.
Kondisi yang berkembang di Indonesia justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Besarnya koalisi pemerintahan membuat proses pengawasan di parlemen sering kehilangan daya tekan politik. Kritik terhadap pemerintah lebih banyak datang dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media massa, akademisi, hingga kelompok profesional. Peran yang semestinya menjadi fungsi utama parlemen perlahan bergeser ke ruang publik.
Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di tingkat nasional. Di berbagai daerah, termasuk Aceh, pola hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD juga memperlihatkan kecenderungan serupa. Dinamika politik lebih banyak diwarnai kompromi dibandingkan pengawasan yang kritis.
Rapat-rapat pengawasan memang tetap berlangsung, namun publik relatif jarang menyaksikan evaluasi yang tajam terhadap efektivitas program pemerintah, kualitas belanja daerah, maupun capaian pembangunan. Akibatnya, fungsi checks and balances yang menjadi pilar demokrasi daerah terlihat semakin melemah.
Dalam perspektif ilmu politik, kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori cartel party yang dikemukakan Richard S. Katz dan Peter Mair. Mereka menjelaskan bahwa partai politik modern cenderung berubah dari organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat menjadi organisasi yang bekerja sama mempertahankan akses terhadap sumber daya negara. Persaingan ideologi melemah, sedangkan kolaborasi antarelite semakin menguat demi menjaga stabilitas politik dan distribusi kekuasaan.
Stabilitas politik memang penting bagi pemerintahan. Namun stabilitas yang tidak disertai pengawasan justru berisiko menurunkan kualitas demokrasi. Tanpa kontrol yang efektif, kebijakan publik lebih mudah disusun tanpa perdebatan yang memadai, penggunaan anggaran menjadi kurang transparan, sementara potensi konflik kepentingan semakin sulit dikoreksi sejak awal.
Robert A. Dahl dalam konsep polyarchy menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat bekerja apabila terdapat kompetisi politik yang terbuka dan partisipasi publik yang luas. Kompetisi tersebut bukan semata-mata perebutan kekuasaan, melainkan persaingan gagasan dalam merumuskan kebijakan publik. Ketika hampir seluruh kekuatan politik berada dalam satu barisan pemerintahan, kompetisi gagasan berpotensi berubah menjadi konsensus elite.
Samuel P. Huntington bahkan mengingatkan bahwa kemunduran demokrasi sering kali tidak terjadi melalui kudeta, melainkan melalui melemahnya institusi-institusi demokrasi. Negara masih memiliki pemilu, parlemen, dan kebebasan pers, tetapi mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan tidak lagi berjalan secara efektif. Dalam situasi seperti itu, demokrasi tetap hidup secara prosedural, tetapi kehilangan daya koreksinya.
Di tengah kondisi tersebut, gagasan pembentukan shadow cabinet atau kabinet bayangan kembali memperoleh relevansi. Dalam sistem parlementer seperti Inggris, kabinet bayangan dibentuk oleh partai oposisi untuk mengawasi setiap kementerian sekaligus menawarkan alternatif kebijakan kepada publik. Indonesia memang menganut sistem presidensial sehingga kabinet bayangan tidak memiliki kedudukan konstitusional. Namun secara substantif, konsep tersebut dapat diterjemahkan sebagai forum independen yang menghimpun akademisi, ekonom, pakar hukum, peneliti, dan masyarakat sipil guna mengevaluasi kebijakan pemerintah secara ilmiah.
Kabinet bayangan bukanlah pemerintahan tandingan. Ia merupakan mekanisme sosial untuk memastikan setiap kebijakan memperoleh evaluasi yang objektif, berbasis data, serta menawarkan solusi alternatif. Dalam kondisi ketika fungsi pengawasan formal di parlemen belum berjalan optimal, kehadiran ruang kritik semacam ini dapat memperkuat kualitas demokrasi.
Tentu efektivitas kabinet bayangan sangat bergantung pada integritas dan kapasitas para anggotanya. Tanpa riset yang kuat dan argumentasi berbasis bukti, kabinet bayangan hanya akan menjadi forum kritik politik biasa. Sebaliknya, apabila diisi oleh para ahli yang independen, keberadaannya dapat menjadi laboratorium gagasan yang memperkaya kualitas kebijakan publik.
Pada akhirnya, persoalan utamanya bukan sekadar apakah Indonesia memerlukan kabinet bayangan. Yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan fungsi checks and balances kembali bekerja sebagaimana mestinya. DPR dan DPRD harus mengembalikan peran konstitusionalnya sebagai pengawas pemerintah, bukan sekadar pemberi legitimasi terhadap setiap kebijakan eksekutif. Sebab, demokrasi yang sehat tidak diukur dari besarnya koalisi kekuasaan, melainkan dari kuatnya mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan itu sendiri.
Sejarah politik di berbagai negara menunjukkan satu pelajaran penting: kekuasaan yang tidak diawasi cenderung kehilangan koreksi, sementara pengawasan yang kuat justru menjadi syarat utama lahirnya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.[]
Penulis merupakan akademisi dan pengamat kebijakan publik berdomisili di Aceh
