KabarAktual.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-KUA-PPAS) APBK Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Ruang Utama Gedung DPRK, Kamis (13/08/2026).
Pelapor Banggar, Tuanku Muhammad, menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer yang mencapai 70,56 persen dari total pendapatan, sementara PAD hanya 28,37 persen. Kondisi ini dinilai rentan terhadap kapasitas fiskal daerah dan berisiko menimbulkan utang belanja tahun berikutnya.
Banggar meminta Wali Kota memberikan penjelasan rinci terkait kebijakan tagging dalam dana transfer 2027. Belanja modal tahun depan direncanakan sebesar Rp100.495.336.284 atau 6,97 persen dari total belanja daerah, dengan catatan diarahkan pada pembangunan aset yang benar-benar bermanfaat dan terpelihara.
Prioritas Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Tuanku Muhammad menekankan prioritas pembangunan pada jalan dan konektivitas, drainase dan pengendalian banjir, air bersih, persampahan, sarana kesehatan, fasilitas pendidikan, pedestrian, ruang publik, serta infrastruktur pendukung ekonomi masyarakat.
Banggar juga meminta Dinas PUPR berkolaborasi dengan PDAM menuntaskan pipanisasi di Gampong Ilie dan Alue Naga, serta menindaklanjuti drainase di Doy, Ie Masen Kayee Adang, dan kawasan Pasar Tani yang kerap tergenang.
Peningkatan PAD dan Penertiban
Seluruh OPD pengelola PAD diminta menyusun langkah strategis meningkatkan capaian target. Penertiban area pedestrian harus dilakukan kontinu oleh dinas terkait. Dinas Lingkungan Hidup diminta berinovasi mengutip retribusi sampah secara digital melalui aplikasi e-resam, serta memeriksa truk sampah untuk mencegah kebocoran limbah.
Program Ketenagakerjaan dan Sektor Kelautan
Program Banda Aceh Academy (BAA) difokuskan pada kegiatan menurunkan angka pengangguran. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan diminta berkolaborasi dengan provinsi mendukung program Gampong Nelayan, menyusul kondisi lahan tambak di Kecamatan Kutaraja yang memprihatinkan.
Banggar juga meminta Dinas Tenaga Kerja mengalokasikan kembali anggaran Job Fair untuk menjembatani pencari kerja, serta menyesuaikan honorarium panglima laot.
Infrastruktur Rusunawa dan Fasilitas Publik
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diminta mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan rusunawa. Dinas Perhubungan melakukan pengecekan berkala area parkir di tepi jalan. Revitalisasi Taman Putroe Phang dan penambahan CCTV di titik rawan juga menjadi perhatian.
Kesehatan dan Pendidikan
RSUD Meuraxa diminta memperbaiki sarana prasarana ruangan kelas I-IV serta menganggarkan hibah kursi roda dan tongkat bagi warga ber-KTP Banda Aceh. Dinas Pendidikan diminta menciptakan sekolah unggul di setiap zona dan BPSDM serius mengatur rotasi kepala sekolah.
Pengawasan dan Lainnya
Banggar mendorong peran muhtasib gampong dalam pencegahan maksiat dan meminta TAPK mengkaji ulang honorarium mereka. Dinas Kesehatan diminta mengawasi SPPG dan depot air isi ulang. BPKK diinstruksikan menginventarisasi bangunan terbengkalai, termasuk escape building, agar tidak membahayakan warga.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab, didampingi Ketua DPRK Irwansyah ST dan Wakil Ketua II Dr Musriadi, serta dihadiri Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dan seluruh anggota DPRK. Rapat berlangsung mulai pukul 16.30 WIB.[]
