KabarAktual.id – Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) menolak Surat Edaran (SE) Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penghentian MBG selama libur sekolah. SE Nomor 12 Tahun 2026 itu dinilai bertentangan dengan Juknis dan perjanjian.
Ketua Umum DPP GAPEMBI, Alven Stony, mengatakan Juknis dan perjanjian kerja sama itu telah disepakati antara BGN dan para mitra penyelenggara. “Menolak SE Nomor 12 tanggal 17 Juni 2026 yang bertentangan dengan SK Kepala Badan Gizi Nasional atas Juknis Nomor 401.1 tanggal 29 Desember 2025,” kata Alven dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kompas TV, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, surat edaran tersebut juga tidak sejalan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani antara BGN dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penolakan terhadap SE tersebut menjadi salah satu dari delapan poin aspirasi yang disampaikan GAPEMBI kepada pemerintah terkait pelaksanaan program MBG.Selain menolak penghentian sementara program, GAPEMBI juga menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan MBG sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Organisasi itu menyatakan siap menjadi pengelola dapur MBG atau SPPG yang memenuhi standar pelayanan tinggi serta mendukung upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
GAPEMBI juga mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan moratorium pembangunan SPPG baru beserta dampaknya terhadap mitra, relawan, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu, organisasi tersebut meminta adanya jaminan keberlanjutan usaha bagi mitra dan yayasan penyelenggara MBG serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing pihak.
Alven juga mendorong BGN membangun pola kolaborasi yang lebih terbuka dengan para mitra pelaksana program. “Setiap keputusan yang diambil BGN jangan dilakukan secara sepihak tanpa meminta pertimbangan dari para mitra yang terlibat,” ujarnya.
Khawatirkan Dampak terhadap Mitra dan Relawan
Dalam kesempatan yang sama, Alven mengungkapkan penghentian sementara program MBG berpotensi menimbulkan dampak ekonomi bagi ribuan pihak yang selama ini bergantung pada operasional SPPG.
Menurut dia, relawan yang bekerja di dapur MBG tidak akan memperoleh pekerjaan maupun honor selama masa penghentian program berlangsung. “Relawan tidak dapat bekerja dan tidak dapat diberi honor selama libur. Supplier juga dirugikan karena hasil pertanian, peternakan, dan bahan pangan lainnya berpotensi menumpuk,” katanya.
Ia juga menyoroti ketentuan dalam surat edaran yang mengatur penghentian insentif bagi mitra selama masa libur sekolah. Alven mengibaratkan kondisi tersebut seperti pemilik rumah yang telah menyewakan properti kepada pemerintah, namun diminta tidak menerima pembayaran sewa selama masa tertentu tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.
“BGN tidak pernah meminta persetujuan kepada kami terkait dispensasi tersebut, tetapi tiba-tiba mengeluarkan surat edaran. Ini yang menjadi ancaman serius bagi banyak pihak,” ujarnya.
Evaluasi Menyeluruh
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menjelaskan penghentian sementara penyaluran MBG dilakukan karena bertepatan dengan masa libur sekolah nasional.
Menurut Qodari, periode tersebut akan dimanfaatkan BGN untuk melakukan evaluasi dan penataan menyeluruh terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. “Kebetulan sekolah sedang memasuki masa libur dan salah satu kebijakan yang diambil pimpinan BGN adalah menghentikan sementara kegiatan dapur-dapur yang menyuplai MBG selama masa libur,” kata Qodari, Rabu (17/6/2026).
Ia menyebut masa libur sekolah memberikan ruang yang cukup bagi BGN untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas dapur MBG, fasilitas pendukung, proses pengolahan makanan, standar kebersihan, standar kesehatan, hingga mutu pangan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penetapan klasifikasi SPPG berdasarkan tingkat kualitas layanan. SPPG dengan kinerja dan standar yang lebih baik disebut akan memperoleh insentif yang lebih besar.
Selain itu, BGN juga berencana melakukan moratorium pembangunan SPPG baru dan memperbarui skema perhitungan insentif bagi dapur MBG yang telah beroperasi. “Fokusnya pada SPPG yang sudah operasional. Penghitungan insentif juga akan diperbarui dan kemungkinan kembali dikaitkan dengan jumlah penerima manfaat,” ujar Qodari.[]
