Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali melontarkan pernyataan yang memantik kontroversi. Di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), ia mempertanyakan mengapa anggaran rehabilitasi sawah senilai sekitar Rp2,5 triliun yang disebutnya sudah “ditransfer” belum dimanfaatkan Pemerintah Aceh.
Pernyataan itu bukan sekadar pertanyaan. Di ruang publik, kalimat tersebut membangun kesan bahwa Pemerintah Aceh sengaja mengendapkan uang negara sehingga ribuan hektare sawah korban bencana tak kunjung dipulihkan.
Akibatnya, Mualem menjadi sasaran kritik bahkan cemoohan di media sosial. Banyak yang langsung menyimpulkan Pemerintah Aceh lamban dan tidak becus mengelola anggaran.
Masalahnya, apakah tuduhan itu benar?
Baca juga: Skema Peruntukan Dana Rehab Sawah Korban Bencana
Faktanya, Pemerintah Aceh telah membantah adanya dana transfer sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak pernah menerima transfer dana rehabilitasi sawah sebesar Rp2 triliun maupun dana sejenis yang masuk ke kas daerah.
Penjelasan tersebut penting karena mekanisme bantuan rehabilitasi lahan pertanian pascabencana memang tidak selalu berupa transfer ke rekening pemerintah daerah. Pada banyak program, anggaran tetap dikelola Kementerian Pertanian melalui satuan kerja kementerian, sementara pemerintah daerah hanya berperan mengusulkan lokasi, melakukan verifikasi, dan mendampingi pelaksanaan. Dengan kata lain, dana itu tidak berada dalam penguasaan Pemerintah Aceh.
Jika memang tidak pernah ada dana yang ditransfer ke kas Pemerintah Aceh, lalu atas dasar apa Menteri Pertanian membangun narasi seolah-olah Aceh mengendapkan uang negara?
Baca juga: Dana Sudah Disalurkan, Mentan Pertanyakan Lambannya Pemulihan Sawah Korban Bencana di Aceh
Seorang menteri semestinya memahami mekanisme penganggaran di kementeriannya sendiri. Ia juga berkewajiban menyampaikan informasi yang akurat kepada publik. Pernyataan yang tidak utuh dapat berubah menjadi vonis politik yang merusak reputasi pemerintah daerah.
Ini bukan pertama kalinya publik mendengar klaim pejabat pusat yang kemudian dipertanyakan. Saat Aceh dilanda bencana Desember 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan listrik daerah ini sudah normal, padahal di sejumlah wilayah masyarakat masih mengalami pemadaman.
Presiden Prabowo Subianto juga pernah menyebut sebuah penggilingan padi di desa dapat meraup keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan, pernyataan yang kemudian dikoreksi oleh Menteri Pertanian sendiri karena tidak sesuai dengan realitas.
Ironisnya, kini Menteri Pertanian justru melakukan kekeliruan komunikasi yang sama. Pernyataan yang tidak disertai penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan anggaran telah memunculkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Kritik terhadap pemerintah daerah tentu sah. Namun kritik harus dibangun di atas data yang benar, bukan asumsi yang menyesatkan. Apalagi jika disampaikan oleh seorang menteri yang memiliki otoritas besar dan dipercaya publik.
Yang dibutuhkan masyarakat Aceh hari ini bukan saling menyalahkan, melainkan percepatan rehabilitasi lahan pertanian agar petani segera kembali berproduksi. Jika memang terdapat kendala birokrasi atau pelaksanaan di lapangan, jelaskan secara terbuka. Jika ada keterlambatan, sampaikan siapa yang bertanggung jawab berdasarkan fakta.
Jangan membangun opini seolah-olah Pemerintah Aceh menahan uang yang bahkan, menurut penjelasan resmi pemerintah daerah, tidak pernah diterima.
Pernyataan seorang menteri memiliki konsekuensi besar. Sekali diucapkan, dampaknya bisa menggerus kepercayaan publik dan membunuh karakter pihak lain. Karena itu, setiap tuduhan harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar narasi yang mengejar panggung.
Jika benar tidak pernah ada dana yang ditransfer ke rekening Pemerintah Aceh, maka tuduhan bahwa Aceh mengendapkan anggaran rehabilitasi sawah tidak hanya keliru, tetapi juga mencederai etika komunikasi publik seorang pejabat negara. Pernyataan itu wajar disesali. Karena, anda telah lancang, tuan Amran![]
