KabarAktual.id — Menjelang peringatan Hari Damai Aceh yang ke‑21, beredar berbagai macam rumors di masyarakat. Konten media sosial menghadirkan berbagai pendapat publik soal peringatan tersebut.
Menyikapi situasi yang berkembang, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengajak seluruh lapisan masyarakat terus menjaga, merawat, dan mengawal perdamaian yang telah diraih, agar dapat diwariskan secara utuh kepada generasi mendatang.
Imbauan itu disampaikan melalui pesan tertulis dan juga disebarkan dalam bentuk video, Kamis (14 Agustus 2026). “Untuk kita wariskan kepada generasi penerus,” bunyi pesan singkat namun mendalam Gubernur Mualem sebagaimana disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man).
Ditekankan Ampon Man, yang juga tokoh perdamaian Aceh, pesan Gubernur mengajak seluruh warga memperkokoh persatuan dan kesatuan. “Gubernur Mualem membuat video itu sebagai bentuk imbauan agar masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan untuk merawat perdamaian Aceh,” ujarnya.
Momentum Penutup Konflik
Ampon Man mengatakan, 15 Agustus menjadi penanda bersejarah — tepat pada tanggal itu tahun 2005 telah ditandatangani Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia. “Kesepakatan itu adalah wujud kebesaran jiwa para pemimpin yang memilih berdamai untuk membangun Aceh. Bukan sekadar mengakhiri konflik, di situ ada filosofi, ada jiwa Aceh, ada cita‑cita dan ruang untuk menata Aceh yang lebih baik dan bermartabat — yang kemudian dituangkan ke dalam Undang‑Undang Pemerintahan Aceh,” urai Ampon Man.
Dua puluh satu tahun berlalu, perdamaian membawa perubahan besar: lahir kewenangan khusus, keberadaan lembaga Wali Nanggroe, diakuinya keberadaan partai politik lokal, serta mengalirnya Dana Otonomi Khusus. Namun perjalanannya tidak selalu lurus tanpa belokan. “Di satu sisi pembangunan berjalan baik diperkuat sistem politik baru. Di sisi lain tetap terjadi dinamika, baik antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh, serta berbagai persoalan politik lokal yang mewarnainya. Semua itu menjadi proses pendewasaan kita bersama dalam meniti perdamaian,” akui Ampon Man.
Dia menambahkan, bahwa aspek paling mendasar saat ini bukan lagi seberapa meriah peringatan hari damai, melainkan bagaimana mewujudkan isi perdamaian itu sendiri secara nyata dan sempurna. Salah satu titik krusial adalah proses revisi Undang‑Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Ini menjadi bukti konkretnya. Kita sedang menunggu: apakah revisi tersebut kelak tetap selaras dengan cita‑cita rakyat Aceh atau justru menyimpang darinya?” tegas Ampon Man.
Pemerintah Aceh mengajak semua pihak tetap berkolaborasi, memperkuat persaudaraan, serta menjadikan Aceh wilayah yang aman, nyaman, adil, sejahtera dan bermartabat — sesuai tujuan damai yang diperjuangkan. “Memperkuat persaudaraan dan menjaga Aceh agar aman dan nyaman menjadi kunci kemajuan Aceh,” pungkasnya.[]
