KabarAktual.id – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meskipun menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu. MBG, kata dia, merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Qodari, MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda sekaligus menekan angka stunting. Karena menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pelajar, program tersebut dinilai tidak mungkin dihentikan begitu saja.
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” kata Qodari dalam keterangan Bakom RI, Minggu (14/6/2026).
Ia mengakui pelaksanaan program berskala nasional seperti MBG tidak terlepas dari berbagai persoalan di lapangan. Menurutnya, setiap kebijakan publik akan menghadapi tantangan saat memasuki tahap implementasi dan operasionalisasi.
“Program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah,” ujarnya.
Meski demikian, Qodari menegaskan berbagai kendala yang muncul tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat. Pemerintah, kata dia, memilih melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan MBG semakin efektif. “Masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” tegasnya.
Qodari menjelaskan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang telah mengambil langkah penataan dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih terukur dan tepat sasaran. “Yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu,” jelasnya.
Sementara itu, SPPG yang telah beroperasi akan menjadi objek evaluasi menyeluruh. Pemerintah akan menilai berbagai aspek, mulai dari penerima manfaat, kondisi operasional layanan, kualitas gizi makanan, hingga tata kelola dan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program.
“Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi,” kata Qodari.
Diketahui, penghentian Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu dari lima tuntutan yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dalam aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Selain menolak MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, massa aksi juga menuntut pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mengakui berbagai kesalahan kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.[]
