KabarAktual.id – Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menurun tajam. Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden hanya tersisa 51,1 persen, merosot 30,1 poin dibandingkan 81,2 persen pada November 2025.
Penurunan tersebut terjadi seiring memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum selama sembilan bulan terakhir. Di sisi lain, program-program andalan Prabowo, seperti MBG dan koperasi merah putih juga terus dipermasalahkan masyarakat.
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menegaskan anjloknya tingkat kepuasan publik bukan terjadi tanpa alasan. “Approval rating tidak datang dari hampa. Penurunan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terjadi bersamaan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum,” kata Deni.
Survei bertajuk “Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden” yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 itu juga menunjukkan lonjakan signifikan warga yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden. Jika pada November 2025 hanya 16 persen responden yang mengaku tidak atau sangat tidak puas, kini angkanya melonjak menjadi 46,9 persen.
Secara rinci, 4,8 persen responden menyatakan sangat puas, 46,3 persen cukup puas, 35 persen kurang puas, 11,9 persen tidak puas sama sekali, sedangkan 2,1 persen tidak memberikan jawaban.
Merespons hasil survei tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M. Qodari memastikan pemerintah menjadikan opini publik sebagai salah satu bahan evaluasi dalam menjalankan pemerintahan. “Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Evaluasi itu mencakup tata kelola, aspek hukum, dan opini publik,” kata Qodari dalam siaran pers Bakom, Jumat (31/7/2026).
Menurut Qodari, pemerintah tidak mempersoalkan hasil survei yang dirilis lembaga independen. Sebaliknya, ia menganggap survei merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan koreksi.
Namun, ia berharap lembaga survei menyajikan analisis yang lebih rinci mengenai penyebab turunnya persepsi masyarakat.Ia menilai indikator ekonomi, politik, maupun hukum masih terlalu umum sehingga belum mampu menggambarkan akar persoalan secara utuh. Misalnya, pada sektor ekonomi, survei dinilai perlu mengukur secara spesifik persepsi masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, daya beli, nilai tukar rupiah, hingga efektivitas program-program pemerintah.
Dikatakan, kalau dijelaskan variabel-variabel yang lebih detail, publik juga akan lebih memahami mengapa persepsi itu berubah. “Pemerintah pun lebih mudah melakukan koreksi terhadap kebijakan yang memang dinilai belum berjalan baik,” ujarnya.
Qodari menegaskan dirinya tidak membantah hasil survei SMRC. Ia justru berharap penelitian serupa ke depan semakin komprehensif dengan menunjukkan indikator mana yang memperoleh penilaian positif maupun negatif beserta tingkat pengaruhnya terhadap kepuasan publik.
Meski pemerintah menyatakan terus melakukan evaluasi, hasil survei SMRC menjadi sinyal kuat bahwa modal kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo mulai terkikis. Penurunan tajam tingkat kepuasan dalam waktu kurang dari setahun menunjukkan masyarakat semakin kritis terhadap capaian pemerintah, terutama dalam isu ekonomi, stabilitas politik, dan penegakan hukum yang dinilai belum memenuhi harapan.[]
