KETIKA publik Aceh membicarakan cadangan gas raksasa di kawasan Andaman, sebagian besar perhatian tertuju pada angka investasi, potensi pendapatan daerah, atau peluang kerja yang mungkin tercipta. Padahal, jika ditarik lebih jauh, Andaman sesungguhnya bukan sekadar cerita tentang migas.
Perairan Andman menyimpan kisah tentang sejarah kejayaan Aceh di masa lalu. Dan, ketika sumber kekayaan alam ditemukan di sana, ini adalah momentum untuk mengembalikan Aceh pada identitas aslinya: sebuah kawasan maritim yang sejak berabad-abad lalu hidup dan tumbuh karena laut.
Sejarah mencatat, kejayaan Aceh tidak dibangun dari daratan. Ia lahir dari samudra.
Secara geografis, Aceh menempati posisi yang sangat istimewa. Wilayah ini berada di pintu masuk Selat Malaka dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kedua jalur tersebut merupakan salah satu urat nadi perdagangan global. Berbagai studi logistik internasional menempatkan Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan kawasan Asia Timur dengan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Sejumlah kajian bahkan memperkirakan sekitar seperempat perdagangan laut dunia melewati kawasan ini.
Posisi strategis inilah yang dahulu melahirkan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai kekuatan regional pada abad ke-16 hingga ke-17. Aceh bukan hanya kerajaan yang kuat secara militer, tetapi juga pemain utama dalam perdagangan internasional. Hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani, Arab, Gujarat, India, hingga bangsa-bangsa Eropa menunjukkan bahwa Aceh pernah memainkan peran penting dalam geopolitik maritim dunia.
Baca juga: Dirut BPMA: Blok Andaman Antara Bisnis dan Keistimewaan Aceh
Kekuatan Aceh saat itu sesungguhnya bertumpu pada kemampuan mengelola perdagangan, pelabuhan, armada laut, serta diplomasi ekonomi. Dalam bahasa modern, Aceh telah mempraktikkan apa yang kini dikenal sebagai geoekonomi maritim: memanfaatkan posisi geografis untuk memperkuat pengaruh ekonomi dan politik.
Sayangnya, orientasi pembangunan Aceh dalam beberapa dekade terakhir justru semakin menjauh dari laut. Fokus pembangunan lebih banyak bergerak ke daratan, sementara potensi maritim yang begitu besar belum sepenuhnya menjadi fondasi pembangunan ekonomi daerah.
Karena itu, penemuan cadangan gas di kawasan Andaman harus dibaca dalam perspektif yang lebih luas.
Temuan gas di Blok South Andaman bukan lagi sekadar spekulasi eksplorasi. Dalam dua tahun terakhir, perusahaan energi Mubadala Energy mencatat penemuan besar melalui sumur Layaran-1 dan Tangkulo-1. Data perusahaan menunjukkan potensi gas di kawasan tersebut mencapai lebih dari 8 hingga 10 triliun kaki kubik (TCF), menjadikannya salah satu temuan energi terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir.
Bahkan, sejumlah analis energi internasional menilai kawasan South Andaman berpotensi menjadi salah satu wilayah eksplorasi gas paling menjanjikan di dunia saat ini.
Temuan ini tentu menjadi kabar baik bagi Aceh dan Indonesia. Namun sejarah ekonomi dunia mengajarkan satu pelajaran penting: kekayaan sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Banyak daerah kaya migas justru terjebak dalam apa yang dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Ketika ekonomi terlalu bergantung pada sektor ekstraktif, yang muncul sering kali bukan kemakmuran berkelanjutan, melainkan ketimpangan sosial, korupsi, lemahnya inovasi, serta ketergantungan fiskal yang tinggi.
Baca juga: Blok Andaman dan Bahaya Pembisik Pendopo
Aceh tentu tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama.Karena itu, migas Andaman harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan, bukan tujuan pembangunan.
Langkah pertama yang paling mendesak adalah memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Masyarakat Aceh perlu memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan sumber daya tersebut. Jangan sampai kekayaan yang berada di depan mata hanya dinikmati oleh segelintir elite politik dan korporasi, sementara masyarakat pesisir tetap berada dalam lingkaran kemiskinan.
Langkah kedua adalah investasi besar-besaran pada sumber daya manusia. Industri energi modern membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi tinggi di bidang teknik, geologi, kelautan, logistik, hingga manajemen energi. Jika Aceh gagal mempersiapkan SDM lokal sejak sekarang, maka peluang ekonomi yang lahir dari Andaman akan lebih banyak dinikmati tenaga kerja dari luar daerah.
Di sinilah pentingnya keberanian pemerintah daerah untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri masa depan. Namun, yang paling penting adalah membangun kembali orientasi ekonomi maritim Aceh.
Migas Andaman seharusnya tidak berhenti pada aktivitas pengeboran dan penjualan gas. Ia harus menjadi pemicu lahirnya ekosistem ekonomi maritim yang lebih luas. Pelabuhan laut dalam, kawasan industri pengolahan, pusat logistik regional, industri galangan kapal, hingga kawasan ekonomi pesisir harus mulai dirancang sebagai bagian dari peta pembangunan jangka panjang.
Aceh tidak cukup hanya menjadi lokasi produksi energi. Aceh harus tumbuh menjadi simpul ekonomi maritim baru di kawasan barat Indonesia.
Pada saat yang sama, semangat diplomasi ekonomi yang pernah menjadi kekuatan Aceh di masa lalu juga perlu dihidupkan kembali. Tentu bukan dalam bentuk hubungan politik seperti era kesultanan, melainkan melalui penguatan kerja sama investasi, perdagangan, konektivitas pelayaran, dan jejaring ekonomi kawasan Samudra Hindia.
Keunggulan geografis Aceh adalah aset yang tidak bisa dipindahkan ke daerah lain. Tantangannya hanya satu: apakah kita mampu mengelolanya dengan visi yang cukup panjang.Pada akhirnya, masa depan Aceh tidak ditentukan oleh seberapa besar cadangan gas yang tersimpan di bawah laut Andaman. Masa depan Aceh ditentukan oleh kualitas kebijakan yang lahir di atas permukaan.
Sejarah telah membuktikan bahwa Aceh pernah menjadi kekuatan maritim yang diperhitungkan dunia. Kini sejarah kembali mengetuk pintu melalui Andaman.
Pertanyaannya, apakah kita siap menjadikannya sebagai titik balik kebangkitan ekonomi Aceh, atau justru kembali mengulang paradoks lama: kaya sumber daya, tetapi miskin kesejahteraan.
Jawaban atas pertanyaan itu sedang ditulis hari ini. Tinggal bagaimana pengambil kebijakan menyikapinya. Positif atau tetap “ke laut” sambil mengenang sebuah ungkapan lama: sibak rukok teuk.[]
Penulis; Direktur Emirates Economic Development Research (EDR) Banda Aceh
