KabarAktual.id – Indonesia tidak masuk dalam daftar penerima penghargaan Labbaitom 1447 H. Penghargaan itu diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada negara-negara dengan kinerja terbaik dalam pelayanan haji.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara tahunan Khatama Musk di Mekkah, Sabtu (30/5/2026), yang dihadiri Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, bersama perwakilan kantor urusan haji dari berbagai negara.
Absennya Indonesia menjadi perhatian tersendiri mengingat pemerintah tengah mendorong reformasi tata kelola haji melalui pembentukan Kementerian Haji. Langkah tersebut selama ini diklaim sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan haji yang lebih profesional.
Absennya Indonesia juga menjadi tanda tanya lantaran merupakan negara dengan kuota jamaah haji terbesar di dunia.
Dalam kategori Kantor Urusan Haji, penghargaan tertinggi atau Diamond Award diberikan kepada Malaysia, Irak, dan Ethiopia. Sementara penghargaan lainnya diraih Djibouti, Komoro, Turki, Maroko, Oman, Mesir, Aljazair, Tunisia, hingga Singapura.
Malaysia kembali menjadi sorotan setelah untuk kelima kalinya secara berturut-turut meraih penghargaan Labbaitom. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Zulkifli Hasan, menyebut keberhasilan tersebut ditopang tata kelola Tabung Haji yang konsisten serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan jamaah.
“Tabung Haji bukan sahaja menggunakan pendekatan tradisional, tetapi juga mengintegrasikan teknologi seperti AI dan aplikasi digital yang membantu menjawab pertanyaan jamaah secara real-time,” ujarnya.
Selain itu, Malaysia juga menerapkan evaluasi rutin pasca-musim haji dan berbagai program peningkatan layanan yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Arab Saudi juga menyerahkan dokumen pengaturan awal kepada seluruh kantor urusan haji sebagai tanda dimulainya persiapan musim haji 1448 H.
Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Tawfiq Al-Rabiah, mengatakan keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini merupakan hasil integrasi seluruh lembaga terkait di bawah Komite Tinggi Haji, sejalan dengan target Visi Kerajaan 2030.
Bagi Indonesia, absennya nama dalam penghargaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi, terutama di tengah upaya pemerintah membangun sistem tata kelola haji yang diklaim semakin baik melalui pembentukan kementerian khusus yang menangani urusan haji.[]
