KabarAktual.id — Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah I Sumatra di Banda Aceh menghasilkan 24 rekomendasi strategis untuk dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di Medan.
Dari puluhan usulan tersebut, dua isu utama yang menjadi prioritas ialah penguatan kota tangguh bencana serta ketahanan fiskal daerah.
Ketua Komwil I Sumatra APEKSI yang juga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengatakan prioritas itu dipilih karena kota-kota, terutama ibu kota provinsi, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi kawasan.
Menurut dia, jika terjadi bencana di satu kota, dampaknya bisa meluas ke daerah sekitar dan mengganggu aktivitas ekonomi. “Ini menjadi perhatian utama yang harus disampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Rico usai konferensi pers Rakerwil di Hotel Muraya, Banda Aceh, Senin (20/4/2026).
Dalam aspek ketahanan fiskal, APEKSI mendorong pemerintah kota melakukan inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu contoh yang disampaikan ialah pengelolaan sistem perdagangan di Kota Malang, serta penerapan pembayaran pajak restoran berbasis QRIS di Kota Medan melalui skema split payment.
Rico menerangkan, sistem tersebut memungkinkan pajak dibagi otomatis antara pelaku usaha dan kas daerah, sehingga lebih transparan dan akuntabel dibanding pelaporan manual.
Dengan sistem split, kata dia, pajak langsung tertagih secara otomatis. “Ini memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban. Skema ini ingin kami bagikan ke kota lain, termasuk Banda Aceh,” katanya.
Selain dua isu utama itu, rekomendasi APEKSI juga mencakup penguatan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur, serta evaluasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Usulan lain meliputi penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), penguatan ekonomi daerah dan layanan publik, perlindungan sosial serta kesehatan, hingga dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan UMKM.
APEKSI juga mengusulkan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN, serta perubahan skema pajak seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar menggunakan pola opsen.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana di daerahnya.
Menurut dia, Aceh, khususnya Banda Aceh, termasuk kawasan rawan karena berada di sekitar patahan aktif yang berpotensi memicu gempa bumi. “Melalui penguatan sistem tanggap bencana lintas sektor, mulai dari OPD hingga tingkat gampong, pasar, masjid, dan rumah sakit, kami berharap masyarakat semakin sadar dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana,” ujar Illiza.[]
