KabarAktual.id – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak mengubah nilai dasar perjuangan, keadilan sosial, dan perlindungan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan menyusul berbagai pandangan publik terkait kebijakan JKA, Senin (20/4/2025).
“JKA bukan sekadar program pelayanan kesehatan, melainkan bagian dari perjalanan sejarah, ikhtiar keadilan sosial, serta manifestasi dari cita-cita besar masyarakat Aceh pasca perdamaian,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh.
Nurlis menyebutkan, setidaknya ada enam poin yang diamanahkan Gubernur Aceh untuk disampaikan kepada publik terkait dinamika penyesuaian program JKA.
Pertama, Pemerintah Aceh menegaskan tetap berpegang pada semangat dasar JKA sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. “Nilai-nilai perjuangan, keadilan, dan perlindungan sosial tidak pernah berubah dan akan terus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan,” demikian Mualem.
Kedua, penyesuaian JKA disebut sebagai langkah adaptif, bukan penghapusan program. Kebijakan itu dilakukan untuk sinkronisasi dengan sistem jaminan kesehatan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan dan tetap menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
“Ini bukan pengurangan komitmen, melainkan penataan ulang agar perlindungan sosial menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.
Ketiga, pemerintah memastikan kelompok rentan tetap menjadi prioritas utama dalam perlindungan negara, baik melalui skema nasional maupun dukungan daerah. “Pemerintah Aceh memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan dasar,” ujar Mualem.
Keempat, Pemerintah Aceh akan melakukan evaluasi dan validasi ulang data kesejahteraan secara terbuka, partisipatif, dan akuntabel guna menghindari kesalahan klasifikasi yang merugikan masyarakat. “Kami menyadari adanya dinamika di lapangan terkait akurasi data kesejahteraan,” katanya.
Kelima, Pemerintah Aceh berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran. Setiap penyesuaian anggaran, termasuk realokasi, akan dijelaskan secara terbuka kepada publik. “Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik dan demi menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Keenam, Pemerintah Aceh membuka ruang dialog konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, legislatif, tokoh masyarakat, hingga elemen sipil. “Kami ingin kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh secara luas,” kata Mualem.
Di akhir pernyataannya, Mualem mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana kondusif, menjunjung semangat kebersamaan, serta mengedepankan solusi yang bijak dan berkeadaban.
“Semoga setiap langkah yang kita ambil senantiasa berada dalam ridha Allah SWT dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Aceh,” katanya.[]
