Presiden Prabowo Subianto dengan percaya diri menyatakan nyaris tidak lagi pengungsi korban banjir di Aceh yang tinggal di tenda darurat. “Semua sudah menempati huntara dan huntap,” ujarnya saat berkunjung ke Kuala Simpang.
Kehadiran presiden yang memilih merayakan Idulfitri bersama warga terdampak patut diapresiasi. Di tengah padatnya agenda kenegaraan, langkah itu menunjukkan adanya perhatian, setidaknya secara simbolik, terhadap masyarakat korban bencana. Bagi sebagian warga, kunjungan kepala negara tetap memiliki nilai psikologis tersendiri—memberi rasa diperhatikan dan diakui.
Namun, di balik kemegahan kunjungan yang sarat protokoler, selalu ada konsekuensi yang tak bisa diabaikan. Pembatasan akses, pengamanan berlapis, hingga aktivitas warga yang terganggu adalah “biaya sosial” yang kerap harus dibayar. Situasi ini ironis, tetapi sudah menjadi pola yang berulang dan seolah diterima sebagai kewajaran.
Masalah utamanya bukan pada kunjungan itu sendiri, melainkan pada klaim yang disampaikan. Kata presiden, perbaikan dan pemulihan Aceh sangat cepat. “Alhamdulillah hampir 100 persen,” ujar Prabowo.
Menurut laporan yang diterimanya, saat ini, tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian. Seluruh korban banjir telah dipindahkan ke hunian sementara maupun hunian tetap yang disediakan pemerintah.
Pernyataan bahwa tidak ada lagi pengungsi di tenda perlu diuji secara faktual. Sebab, data di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh dan sejumlah relawan kemanusiaan pada Maret 2026, banjir yang melanda wilayah Aceh Tamiang menyebabkan lebih dari 20 ribu warga terdampak. Ribuan rumah terendam, dan sebagian warga masih bertahan di lokasi pengungsian darurat karena keterbatasan unit hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
Di beberapa titik, terutama di desa-desa yang aksesnya sulit, warga bahkan dilaporkan masih menjalani ibadah puasa hingga merayakan Idulfitri di bawah tenda terpal seadanya. Kondisi ini tentu jauh dari gambaran “semua sudah tertangani” seperti yang disampaikan.
Sangat koplak. Di Bireuen, bahkan, sejumlah pengungsi terpaksa membangun tenda darurat di halaman kantor bupati sebagai bentuk protes akibat mereka tidak kebagian huntara. Fakta yang ditulis besar-besar oleh banyak media tersebut seperti diabaikan saja oleh satgas.
Jika fakta di lapangan masih menunjukkan adanya pengungsi, maka ada yang keliru dalam rantai informasi yang sampai ke presiden. Pertanyaannya: siapa yang menyuplai data yang terlalu “rapi” ini?
Satgas penanganan bencana yang berada di bawah koordinasi Tito Karnavian dan mantan Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA sebagai Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh semestinya menjadi garda terdepan dalam memastikan akurasi data. Dalam situasi bencana, validitas informasi bukan sekadar soal administrasi, melainkan menyangkut nasib ribuan warga.
Ketika laporan yang disampaikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil, maka yang terjadi bukan sekadar miskomunikasi—melainkan potensi penyesatan kebijakan. Keputusan yang diambil di tingkat pusat bisa meleset, bantuan bisa tidak tepat sasaran, dan yang paling dirugikan tetap masyarakat kecil.
Di titik inilah kritik menjadi penting. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk meluruskan. Sebab, membungkus realitas dengan laporan yang “terlihat baik” justru berbahaya. Ia menciptakan ilusi penanganan yang tuntas, padahal di lapangan masih banyak pekerjaan rumah.
Jika benar presiden menerima laporan yang tidak utuh, maka satgas ini layak disebut “koplak”—bukan sekadar konyol, tetapi juga abai terhadap tanggung jawab moralnya.
Dalam urusan kemanusiaan, tidak boleh ada data yang dimanipulasi, sekecil apa pun.Karena bagi para korban, satu tenda yang masih berdiri adalah bukti bahwa masalah itu belum selesai.[]
