KabarAktual.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, anggaran iuran keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menggunakan pagu anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat ditemui di kawasan Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Ia menegaskan, mekanisme pendanaan iuran tersebut akan selalu melalui Kemhan.
“Ya nanti pasti selalu lewat Kemenhan,” kata Purbaya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Board of Peace Charter pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Penandatanganan tersebut menjadi langkah simbolis masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian yang digagas Donald Trump.
Dalam skema yang ditetapkan, iuran keanggotaan Board of Peace dipatok sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16,76 triliun, mendekati Rp17 triliun.
Purbaya menjelaskan, apabila anggaran Kemhan tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan iuran tersebut, pemerintah akan melakukan realokasi dari pos anggaran lain. Namun, ia belum merinci pos anggaran mana yang akan digunakan sebagai cadangan. “Nanti kita lihat. Kalau enggak cukup ya kita realokasi. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarnya tetap terjaga,” ujarnya.
Untuk diketahui, anggaran Kementerian Pertahanan pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp187,1 triliun. Anggaran tersebut mayoritas dialokasikan untuk modernisasi kekuatan pertahanan, termasuk pengadaan dan pemenuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI lintas matra, kebutuhan non-alutsista, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung.
Ketentuan anggaran Kemhan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025. Dalam Perpres tersebut, anggaran Kemhan dibagi ke dalam dua fungsi, yakni fungsi pertahanan sebesar Rp186,6 triliun dan fungsi pendidikan sebesar Rp490 miliar.[]
