ADA yang janggal dalam narasi pemulihan Aceh pascabencana. Ketika rakyat masih berjuang memulihkan kehidupan, sebagian elite justru sibuk mempertontonkan pujian terhadap kinerja pemerintah.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi secara terbuka mengkritik Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA. Pejabat ini dinilai tidak fair dan kurang becus bekerja, termasuk karena menyoroti realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Aceh, sementara realisasi anggaran penanganan bencana tidak dibuka secara terang kepada publik.
Kritik itu seharusnya menjadi alarm. Namun, di tengah persoalan tersebut, sejumlah bupati justru datang dengan pujian terhadap kinerja PRR di bawah kepemimpinan Safrizal.
Di sinilah publik patut bertanya: pujian itu mencerminkan kondisi masyarakat atau sekadar suara elite?
Sebab, ukuran keberhasilan pemulihan pascabencana bukanlah pada berapa banyak pejabat yang memuji. Ukurannya adalah kondisi korban.
Baca juga: Dinilai Gagal Urus PRR, Safrizal Malah Bikin Gaduh di Aceh
Apakah rumah mereka sudah kembali layak huni? Apakah jalan dan jembatan telah pulih? Apakah ekonomi keluarga sudah berjalan? Apakah bantuan telah diterima? Apakah warga masih harus berjuang sendiri?
Fakta di lapangan memberikan cerita yang berbeda.
Masyarakat mengambil inisiatif sendiri membangun jembatan Enang-Enang. Di Bireuen, warga sampai mendirikan tenda di depan kantor bupati sebagai ekspresi kekecewaan terhadap lambannya bantuan.
Di Pidie Jaya, masih ada rumah warga yang belum sepenuhnya terbebas dari timbunan lumpur.
Jika kondisi seperti ini masih terjadi, maka terlalu dini menyimpulkan pemulihan berjalan baik hanya berdasarkan pernyataan pejabat.
Ukuran Keberhasilan di Ruang Rapat
Korban bencana tidak hidup di ruang rapat. Mereka hidup di rumah yang rusak, di tenda, di pengungsian, atau di lingkungan yang infrastrukturnya belum pulih.
Baca juga: Safrizal, Sosok Pj Gubernur “Pemburu Rente”
Karena itu, pemerintah tidak cukup mengatakan telah bekerja. Pemerintah harus menunjukkan hasilnya.
Jika PRR berhasil, buka progresnya. Jika anggaran tersedia, jelaskan penggunaannya. Jika ada keterlambatan, katakan penyebabnya.
Jika ada hambatan, buka kepada publik. Rakyat berhak mengetahui ke mana uang negara digunakan untuk memulihkan kehidupan mereka.
Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah. Transparansi justru cara paling sederhana untuk membuktikan bahwa pemerintah benar-benar bekerja.
Yang menjadi masalah adalah ketika realisasi anggaran bencana tidak menjadi konsumsi publik secara terang, sementara perdebatan justru diarahkan kepada realisasi TKD Aceh.
Publik tentu berhak bertanya: mengapa anggaran yang berkaitan langsung dengan penderitaan korban justru tidak dijelaskan secara terbuka?
Pujian Elite Bukan Kesaksian Korban
Para bupati boleh memberikan penilaian positif terhadap PRR. Tetapi pujian kepala daerah tidak boleh menjadi ukuran tunggal keberhasilan.
Sebab, yang merasakan dampak bencana adalah masyarakat. Merekalah yang kehilangan rumah. Mereka yang menghadapi lumpur. Mereka yang menunggu bantuan. Mereka pula yang harus membangun sendiri akses ketika fasilitas publik belum pulih.
Karena itu, suara korban harus ditempatkan lebih tinggi daripada suara elite. Jangan sampai pujian para pejabat digunakan untuk menutupi kenyataan bahwa di sejumlah tempat masyarakat masih menanggung beban pemulihan dengan kekuatan sendiri.
Aceh tidak membutuhkan panggung pujian. Aceh membutuhkan kerja nyata.
Perdebatan antara Nurlis dan Safrizal memperlihatkan satu persoalan yang lebih besar: elite Aceh sedang terbelah dalam melihat persoalan pascabencana.
Ada yang memilih bicara lugas tentang kondisi di lapangan. Ada pula yang memilih memuji.
Boleh saja berbeda pandangan. Tetapi jangan sampai perbedaan sikap elite membuat penderitaan rakyat menjadi sekadar latar belakang pertarungan kepentingan.
Dalam situasi bencana, yang harus dibela bukan reputasi pejabat. Bukan pula citra pemerintah. Yang harus dibela adalah korban.
Masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang pandai menjelaskan keberhasilan. Mereka membutuhkan rumah yang bisa ditempati, jalan yang bisa dilalui, jembatan yang bisa digunakan, lumpur yang dibersihkan, dan bantuan yang benar-benar sampai.
Karena itu, PRR harus berani diuji dengan ukuran paling sederhana: tanya kepada korban apakah kehidupan mereka sudah pulih. Jika jawabannya belum, maka pekerjaan pemerintah belum selesai.
Sesederhana itu.
Jangan meminta rakyat percaya hanya karena pejabat mengatakan semuanya baik-baik saja. Lihat sendiri kondisi mereka. Dengar suara mereka. Dan, rasakan beban yang mereka tanggung.
Sebab, dalam pemulihan bencana, satu suara korban jauh lebih penting daripada seribu pujian pejabat.[]
