KabarAktual.id – Penanganan pascabanjir dan tanah longsor di Aceh penghujung tahun 2025 membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sayangnya, anggaran yang tersedia justeru tidak terserap seluruhnya dan terpaksa dikembalikan ke kas negara.
Pernyataan resmi Pemerintah Aceh menginformasikan bahwa sebagian besar bantuan keuangan senilai Rp32,40 miliar yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hingga 31 Desember 2025 telah dialokasikan untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh.
Melalui Juru Bicara (Jubir) Muhammad MTA, Kamis (15/1/2026) dijelaskan, bahwa pemerintah juga telah mencairkan sebagian Bantuan Tak Terduga (BTT) dengan total alokasi Rp80,97 miliar, termasuk bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar, untuk daerah yang telah ditetapkan berstatus bencana.
Dari alokasi tersebut, Rp26,77 miliar telah disalurkan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota terdampak melalui dua tahap. Tahap I sebesar Rp8,8 miliar diberikan kepada 18 kabupaten/kota berdasarkan jumlah korban, pengungsi, dan status bencana. Tahap II sebesar Rp17,97 miliar dialokasikan kepada 11 kabupaten/kota dengan mempertimbangkan akses transportasi, kebutuhan khusus sesuai permintaan daerah, serta status bencana.
Dijelaskan, sisa dana BKK sebesar Rp5,62 miliar akan dianggarkan kembali sesuai ketentuan pada tahun berjalan.
Muhammad MTA menjelaskan, dari total alokasi BTT, sebanyak Rp71,49 miliar telah dicairkan kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA), antara lain Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Pengairan, serta Dinas PUPR.
Namun demikian, sebesar Rp21,27 miliar dikembalikan ke kas daerah karena keterbatasan waktu dan kebutuhan lapangan yang tidak dapat dipenuhi secara efektif. Dana tersebut akan dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran 2026.
Adapun proses belanja masih berlangsung, khususnya untuk dukungan tim kesehatan dan pekerjaan umum.
Penggunaan BTT didominasi untuk bantuan logistik, dengan sekitar 695 ribu ton logistik telah disalurkan ke wilayah terdampak parah hingga akhir Desember 2025. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk perbaikan akses jalan, sungai, jembatan, pembersihan lingkungan, serta pembiayaan kegiatan relawan di posko tanggap darurat.
Penanganan bencana dilakukan melalui Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh yang melibatkan seluruh instansi terkait. Pemerintah Aceh memastikan seluruh pelaporan penggunaan anggaran akan disampaikan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Aceh turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang memantau kebijakan dan tata kelola anggaran sebagai bagian dari upaya bersama dalam pemulihan Aceh pascabencana.[]
