KabarAktual.id – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad, menyoroti buruknya pelayanan dasar di Aceh pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Ia menilai, meski Indonesia telah memasuki usia 80 tahun kemerdekaan, masyarakat Aceh masih merasakan “penjajahan” dalam bentuk kelalaian pelayanan publik.
Musriadi menyebut, hingga kini banyak wilayah di Aceh masih lumpuh akibat tidak berfungsinya layanan dasar, terutama pasokan listrik dan gas elpiji. Pemadaman listrik berkepanjangan serta kelangkaan elpiji berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, UMKM, layanan kesehatan, hingga perputaran ekonomi.
Kata anggota Dewan ini, Indonesia sudah 80 tahun merdeka, tapi Aceh masih seperti terjajah secara pelayanan. Listrik padam berhari-hari, gas elpiji sulit didapat. “Ini bukan sekadar gangguan teknis, tapi kegagalan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” kata Musriadi, Selasa (16/12/2025).
Baca juga: Merdeka tanpa Demokrasi = Jatuh ke Penjajahan Baru
Ia menegaskan, kondisi pascabencana seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah pusat bersama BUMN terkait, khususnya PLN dan Pertamina. Namun, hingga kini masyarakat dinilai masih dibiarkan menghadapi kesulitan tanpa kejelasan pemulihan layanan.
Ia meminta BUMN jangan tutup mata melihat kondisi Aceh hari ini. Hampir semua aktivitas lumpuh. “Pelayanan dasar tidak berjalan, sementara masyarakat butuh listrik untuk bertahan hidup dan gas untuk memasak, bukan janji-janji,” ujarnya.
Musriadi juga mendesak pemerintah pusat agar turun tangan secara serius dengan langkah nyata dan terukur, bukan sekadar pernyataan di ruang publik. Aceh, lanjutnya, tidak boleh diperlakukan sebagai daerah pinggiran, terlebih dalam situasi darurat pascabencana.
Baca juga: Didesak DPRK Bayar Ganti Rugi, PLN Hanya Jawab Singkat: Kami Mohon Maaf
Menurut dia, negara harus hadir secara nyata. ” Kalau pelayanan dasar saja gagal dipenuhi, maka kemerdekaan itu belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat Aceh,” pungkasnya.[]
