KabarAktual.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Arumsari menyatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah refocusing atau pemfokusan ulang penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu untuk memastikan intervensi gizi lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Arumsari yang baru didapuk sebagai Juru Bicara BGN usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (16/6/2026). Menurutnya, pertemuan tersebut pada dasarnya merupakan agenda rutin membahas pagu indikatif BGN Tahun 2027. Namun, rapat kali ini juga menjadi momentum bagi dirinya dan Kepala BGN yang baru untuk memperkenalkan diri kepada para anggota dewan sekaligus memaparkan langkah-langkah pembenahan program MBG.
Arumsari menjelaskan, BGN saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian lainnya untuk menyusun kembali kelompok penerima manfaat yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi. Fokus utama diarahkan pada kelompok usia yang secara ilmiah dianggap paling menentukan perkembangan otak dan kesehatan anak, mulai dari masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan.
“Tujuannya agar indikator intervensi gizi tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Misalnya, siswa SMA tertentu yang secara ekonomi sudah mampu mungkin tidak perlu lagi menjadi sasaran program MBG,” kata Arumsari.
Menurut dia, hasil simulasi awal menunjukkan kebijakan refocusing tersebut berpotensi mengurangi sekitar delapan juta penerima manfaat. Meski demikian, BGN menegaskan esensi program MBG sebagai instrumen peningkatan gizi masyarakat tetap dipertahankan.
Arumsari mengatakan penyusunan ulang sasaran penerima manfaat juga akan berdampak pada penataan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Namun, ia menegaskan penataan dapur bukan tujuan utama, melainkan konsekuensi dari upaya memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. “Fokus kami penerima manfaat dulu, baru dapur mengikuti. Kalau hasil evaluasi menunjukkan ada SPPG yang perlu digabung atau bahkan ditutup karena tidak layak, itu bagian dari konsekuensi penataan,” ujarnya.
Selain itu, BGN juga akan melakukan transformasi internal, mulai dari pembenahan sumber daya manusia, tata kelola hingga sistem data. Arumsari mengungkapkan saat pertama kali masuk ke BGN, pihaknya menemukan perbedaan data antarunit kerja yang menyebabkan jumlah dapur operasional tidak seragam.
Setelah dilakukan verifikasi menggunakan data virtual account sebagai acuan penyaluran dana negara, jumlah SPPG yang semula tercatat 27.877 unit kembali dikoreksi menjadi 27.820 unit karena ditemukan data ganda dan ketidaksesuaian lainnya. “Data menjadi sangat penting karena tidak mungkin membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Itu yang terus kami perbaiki,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Arumsari juga memastikan penyaluran MBG kepada peserta didik akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberi ruang bagi BGN melakukan evaluasi dan pembenahan sistem secara menyeluruh. “Iya, selama libur sekolah penyaluran dihentikan sementara sambil kami membenahi berbagai aspek program,” ujarnya.
Tak hanya itu, BGN juga berencana mengubah skema insentif bagi pengelola SPPG. Selama ini, menurut Arumsari, terdapat kecenderungan pemberian insentif yang seragam tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat maupun kualitas layanan yang dihasilkan.
Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan dengan kinerja, jumlah penerima manfaat yang dilayani, kualitas makanan, standar keamanan pangan, serta indikator penilaian lainnya. Dengan demikian, tidak lagi diterapkan pola insentif yang sama rata bagi seluruh SPPG.
Arumsari menegaskan pembenahan yang dilakukan merupakan bagian dari mandat Presiden untuk memperkuat tata kelola MBG agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Menurutnya, program tersebut tetap diperlukan mengingat masih banyak kelompok masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak dari keluarga rentan, yang membutuhkan akses terhadap makanan bergizi.
“Program ini niatnya baik. Yang kami lakukan sekarang adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan dan anggarannya digunakan secara lebih efektif,” kata Arumsari.[]
