KabarAktual.id — Janji besar pemerintahan Prabowo Subianto memberantas korupsi, dinilai, hanya pepesan kosong. Praktik dugaan korupsi justru terus bermunculan di berbagai lini birokrasi.
Ironisnya, kali ini polemik menyentuh program Sekolah Rakyat—sekolah yang seharusnya menjadi harapan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Pengadaan sepatu untuk siswa sekolah ini diduga digelembungkan berkali lipat.
Sepatu brand sepatu lokal Stradenine dengan harga Rp179 ribu di pasar dinaikkan jadi Rp700 ribu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf akhirnya membebastugaskan dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial menyusul polemik dugaan mark-up pengadaan sepatu yang ramai diperbincangkan publik. Kedua pejabat yang dicopot sementara itu adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Jenderal Kemensos, serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
“Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026,” kata Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Kasus ini kembali memperlihatkan betapa praktik pengadaan barang pemerintah masih menjadi ladang empuk permainan anggaran. Bahkan program yang menyasar anak-anak miskin pun tak luput dari dugaan bancakan proyek.
Publik menyoroti dugaan penggelembungan harga sepatu siswa Sekolah Rakyat yang viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berat, kabar adanya dugaan mark-up pada bantuan pendidikan untuk keluarga miskin memantik kemarahan luas.
Alih-alih menjadi simbol kehadiran negara untuk kaum dhuafa, Sekolah Rakyat justru terseret dalam pusaran dugaan korupsi pengadaan.
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengaku telah membentuk tim khusus untuk mendalami polemik tersebut. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Inspektorat Jenderal Kemensos ditunjuk memimpin evaluasi dan investigasi internal.
Namun bagi publik, langkah pencopotan pejabat sementara belum cukup menjawab persoalan utama: mengapa dugaan permainan anggaran terus berulang hampir di setiap sektor pemerintahan?
Dalam beberapa bulan terakhir, isu dugaan penyimpangan anggaran, proyek bermasalah, hingga praktik rente birokrasi terus menghantui berbagai kementerian dan lembaga di era pemerintahan Prabowo. Kondisi ini memperkuat kesan bahwa semangat pemberantasan korupsi belum benar-benar menyentuh akar persoalan tata kelola.
Lebih menyakitkan lagi, kasus kali ini menyangkut hak anak-anak miskin untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
Kemensos menyatakan telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar proses pengadaan berjalan transparan dan akuntabel. Namun publik kini menunggu lebih dari sekadar evaluasi administratif.
Masyarakat ingin melihat apakah dugaan mark-up ini benar-benar dibongkar sampai ke akar, atau kembali berakhir sebagai drama rutin pencopotan pejabat tanpa pertanggungjawaban yang jelas.[]
