KabarAktual.id – Di tengah krisis obat yang melanda RSUDZA Banda Aceh yang kian meresahkan masyarakat, muncul aroma tidak sedap terkait prosedur penebusan obat. Diduga ada praktik “kongkalikong” antara farmasi rumah sakit dengan apotek mitra.
Bukan hanya kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan akibat ketiadaan obat, praktik ini berpotensi merugikan pasien dan keuangan publik. Karena itu, pihak terkait, terutama gubernur diminta agar memberikan atensi khusus.
Modus Memo dan Ketidakpastian Obat
Menurut informasi dari sumber yang layak dipercaya, pasien sering kali diarahkan oleh petugas farmasi untuk mengambil obat ke apotek mitra menggunakan memo khusus. Alasan mereka karena stok obat di apotek utama kosong.
Baca juga: RSUDZA Krisis Obat Imbas Kesulitan Bayar Utang ke Vendor
Menurut penuturan sumber ini, keanehan muncul saat pasien tiba di apotek mitra. “Petugas di apotek mitra menerima memo atau bon dari pasien, tetapi obat tetap dikatakan tidak tersedia,” kata sumber.
Dia menambahkan, bahwa pihak apotek mitra berjanji akan menghubungi pasien jika obat sudah ada, namun kenyataannya pasien tidak pernah dihubungi. “Bahkan saat mencoba dikontak balik pun, tidak ada kepastian,” ujar sumber anonim tersebut kepada KabarAktual.id, Selasa (21/4/2026).
Potensi Klaim Ilegal Miliaran Rupiah
Warga ini mencurigai memo yang sudah dikantongi oleh pihak apotek mitra tersebut diduga digunakan sebagai dasar klaim obat, meskipun fisik obatnya tidak pernah diterima oleh pasien. Jika satu pasien mengalami kerugian ratusan ribu rupiah, kata dia, maka dengan asumsi ratusan pasien per hari, angka ini diprediksi bisa mencapai miliaran rupiah dalam setahun.
Baca juga: Running Text RSUDZA Diretas, Muncul Kata Sumpah Serapah
Menurut dia, apa yang dilakoni itu merupakan potensi praktik mal-administrasi yang sangat rapi. “Memo diambil, klaim mungkin jalan, tapi pasien pulang dengan tangan hampa,” ucap sumber ini.
Mewakili pasien yang mengalami hal serupa, ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan melakukan audit investigatif. Manajemen RSUDZA diharapkan tidak menutup mata terhadap fenomena pasien yang “lalu lalang” di antara apotek induk dan mitra tanpa hasil nyata.
Praktik yang menyusahkan rakyat kecil di tengah kondisi sakit ini, tegasnya, tidak boleh dibiarkan. Krisis obat jangan dijadikan celah untuk merampok uang rakyat secara ilegal melalui prosedur yang manipulatif. “Manajemen harus bertanggung jawab memastikan setiap resep yang dikeluarkan benar-benar sampai ke tangan pasien, bukan hanya berakhir menjadi tumpukan kertas klaim,” pungkas sumber tersebut.[]
