KabarAktual.id — Pemerintah Aceh mengusulkan Minyak Nilam Aceh ditetapkan sebagai salah satu komoditas dalam Sistem Resi Gudang (SRG). Proposal usulan tersebut telah diserahkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan di Jakarta.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melindungi petani sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha nilam di Aceh.
“Ini bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk melindungi dan sekaligus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani nilam,” kata Nurlis Effendi di Banda Aceh, Jumat (21/8/2026).
Menurut Nurlis, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah mengarahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Teuku Adi Darma, untuk mengawal proses penetapan Minyak Nilam Aceh sebagai komoditas SRG.
Baca juga: Mualem Dorong SRG dan Hilirisasi untuk Stabilkan Bisnis Nilam Aceh
Proposal tersebut diserahkan kepada Bappebti pada Kamis (20/8/2026). Dalam proses penyerahan, Teuku Adi Darma didampingi Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Aceh, Marzuki.
Dokumen itu diterima Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Bappebti, Diah Sandita Arisanti, serta disaksikan Asisten Deputi Kemitraan Rantai Pasok Kementerian UMKM RI, Mety Kusmayanti.
Sejumlah pemangku kepentingan dalam ekosistem nilam Aceh juga hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka antara lain perwakilan Bank Aceh Syariah, BSI, Kamar Dagang dan Industri Aceh, Universitas Samudra, PT Pembangunan Aceh (PEMA), hingga PT Razma Agro Jayana.
Adi Darma mengatakan penetapan minyak nilam sebagai komoditas SRG menjadi harapan ribuan petani nilam di Aceh.
“Bapak Gubernur Mualem mengharapkan Bappebti segera menetapkan minyak nilam sebagai komoditas SRG. Ini menyangkut hajat hidup ribuan petani nilam di Aceh,” katanya.
Baca juga: Petani Nilam Sabang Sambut Kolaborasi Riset dan Aplikasi MyNilam
Ia menyebut minyak nilam merupakan salah satu komoditas unggulan Aceh dengan ekosistem usaha yang dinilai telah siap untuk diintegrasikan ke dalam skema SRG.
Menurutnya, keberadaan instrumen tersebut diharapkan dapat menjadi penyangga bagi petani dan pelaku usaha, terutama dalam memperkuat posisi mereka dalam rantai perdagangan komoditas.
“Instrumen ini sangat dinantikan petani dan para pelaku usaha sebagai penyangga utama ekonomi mereka. Inilah wujud tugas kita dalam melindungi petani melalui instrumen yang ada,” ujarnya.
Dukungan terhadap pengembangan ekosistem nilam Aceh juga datang dari Kementerian UMKM. Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM RI, Mety Kusmayanti, mengatakan pihaknya telah memberikan pendampingan khusus.
Pendampingan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Razma Agro Jayana sebagai Holding UMKM Nilam Aceh, termasuk fasilitasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Ini ibarat gayung bersambut. Kami berharap program SRG ini dapat segera terealisasi,” kata Mety.
Dukungan serupa disampaikan sektor perbankan. Kepala Divisi UMKM Bank Aceh Syariah, Ziaur Rahmah, mengatakan minyak nilam menjadi salah satu komoditas yang menjadi target pembiayaan dalam waktu dekat.
Sementara itu, perwakilan Tim Mikro Business Group BSI Pusat, Irwan, menyatakan pihaknya siap mendukung pengembangan program tersebut.
Menanggapi usulan Pemerintah Aceh dan dukungan sejumlah pemangku kepentingan, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG Bappebti, Diah Sandita Arisanti, mengapresiasi langkah tersebut.
Ia menyatakan Bappebti berkomitmen mempercepat proses penetapan Minyak Nilam Aceh sebagai komoditas SRG.
“Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa dijalankan,” kata Diah.[]
