KabarAktual.id – Pemerintah Aceh menyiapkan langkah strategis untuk menstabilkan sektor hulu sekaligus memperkuat hilirisasi industri minyak nilam. Salah satu solusi yang akan didorong adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) bagi petani nilam serta pembangunan industri pengolahan (refinery) di Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menilai kedua langkah tersebut diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani dan pelaku usaha nilam. “Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
Menurut Nurlis, kesimpulan tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang digelar di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh pada Rabu (22/7/2026).
Ia menjelaskan, Gubernur sebelumnya telah meminta Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi petani dan pelaku usaha minyak nilam di Aceh.
Rapat tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Teuku Robby Irza dan dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini, Kepala UPTD Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Habiburrahman, perwakilan Bank Aceh, serta PT Razma Agro Jayana.
Dalam rapat itu terungkap kondisi paradoks yang terjadi pada komoditas nilam. Di tengah tingginya permintaan pasar dunia, petani dan pelaku usaha nilam di Aceh justru masih menghadapi berbagai kendala.
Permintaan minyak nilam global saat ini mencapai sekitar 2.500 ton per tahun, sementara produksi dunia baru sekitar 1.600 ton per tahun. Indonesia memasok sekitar 90 persen kebutuhan minyak nilam dunia dan sekitar 30 persen di antaranya berasal dari Aceh.
Minyak Nilam Aceh dikenal memiliki kualitas tinggi karena kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang unggul. Komoditas ini banyak digunakan sebagai bahan pencampur dalam industri parfum, kosmetik, farmasi, hingga aromaterapi internasional.
Meski demikian, Robby menyebut pengembangan sektor nilam masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, belum adanya standar budidaya yang seragam, hingga kualitas bahan baku yang belum homogen.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, rapat merekomendasikan penerapan SRG guna melindungi petani dari gejolak harga yang dipengaruhi spekulan. “Untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, maka diperlukan SRG bagi petani nilam di Aceh. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya,” kata Robby.
Selain itu, Aceh juga didorong memenuhi empat syarat utama agar mampu menjawab kebutuhan pasar global, yakni jaminan mutu, kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, dan sistem ketertelusuran digital.
Menurut Robby, pemenuhan syarat tersebut membutuhkan keberadaan industri refinery di Aceh sebagai bagian dari penguatan hilirisasi. “Saat ini perkembangan industri nilam di Aceh berada pada tahap awal hilir, yaitu perencanaan pembangunan industri refinery. Intinya diperlukan industri refinery dan sertifikasi produk melalui SRG,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan SRG untuk komoditas nilam kepada Kementerian Perdagangan. Pemerintah juga akan memperkuat pembinaan petani, mendorong pembentukan asosiasi nilam, serta membentuk tim kerja lintas sektor untuk memperkuat pengawasan, pengembangan industri, dan pemasaran.
Pemerintah Aceh optimistis langkah tersebut akan meningkatkan daya saing Nilam Aceh di pasar global, memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan petani. “Pemerintah Aceh akan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat guna membangun ekosistem industri nilam yang modern, berdaya saing, dan berorientasi ekspor,” kata Robby.[]
