KabarAktual.id – Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyoroti pengakuan sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang mengaku menerima uang setelah menggelar aksi demonstrasi dan bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kasus tersebut mengindikasikan adanya pihak yang berupaya mengarahkan atau menunggangi gerakan mahasiswa.
Pernyataan itu disampaikan Deddy menanggapi pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdimaludin yang mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta usai mengikuti aksi demonstrasi dan pertemuan dengan Gibran pada pertengahan Juni lalu. “Nah, orkestrasi murahan seperti ini kan tidak mungkin dari bawah begitu, tetapi dari atas,” kata Deddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Deddy menilai, selama ini PDIP kerap dituduh berada di balik berbagai aksi mahasiswa. Namun, munculnya pengakuan dari mahasiswa UBK justru membuka kemungkinan adanya pihak lain yang memainkan peran di belakang layar.”Sayangnya yang dituding dengan yang sebenarnya melakukan kadang-kadang tidak sejalan. Kita sering dituding menunggangi gerakan mahasiswa,” ujarnya.
Politikus PDIP itu kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pertemuan mahasiswa UBK dan Wakil Presiden Gibran di Istana Wakil Presiden. Menurutnya, pengakuan mahasiswa yang menyebut menerima uang antara Rp20 juta hingga Rp30 juta untuk mengubah arah aksi menimbulkan pertanyaan serius mengenai pihak yang menginisiasi langkah tersebut.
“Tetapi kalau inisiatif anak buah, saya kira aneh. Karena mahasiswa itu menurut pengakuan mereka diberikan uang sekitar Rp20 juta sampai Rp30 juta untuk kemudian mengubah arah demonstrasi dan bertemu dengan Wakil Presiden secara langsung,” kata Deddy.
Ia menegaskan, kasus tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi publik agar tidak mudah menuding pihak tertentu sebagai aktor di balik setiap gerakan mahasiswa.”Saya kira ini pelajaran buat kita semua agar jangan sembarangan menuduh. Karena kadang-kadang orang-orang yang bersembunyi di belakang justru lebih mudah melakukan manuver-manuver seperti ini,” ujarnya.
Selain itu, Deddy juga menyoroti pengakuan mahasiswa yang menyebut uang tersebut berasal dari seorang anggota kepolisian. Jika informasi tersebut terbukti benar, menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. “Fakta bahwa polisi yang memberikan uang menurut pengakuan mereka, itu betul-betul keterlaluan kalau memang benar terjadi,” katanya.
Mahasiswa Akui Terima Rp20 JutaSebelumnya, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdimaludin mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta setelah aksi demonstrasi dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (15/6/2026).
Pengakuan tersebut disampaikan dalam forum klarifikasi yang digelar mahasiswa UBK pada Senin (22/6/2026) malam menyusul munculnya tuntutan transparansi dari kalangan mahasiswa terkait pertemuan sejumlah pengurus BEM dengan Gibran.
Mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Na’ilah Panrita Hartono, mengatakan forum tersebut digelar untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di internal kampus. “Pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran memicu banyak pertanyaan dari mahasiswa. Akhirnya disepakati untuk mengadakan forum agar semuanya bisa dijelaskan secara terbuka,” kata Na’ilah.
Menurut dia, forum berlangsung cukup alot karena Abdimaludin tidak hadir sejak awal kegiatan. Mahasiswa yang hadir kemudian meminta agar yang bersangkutan datang untuk memberikan penjelasan secara langsung.
Saat hadir, Abdimaludin disebut menjelaskan kronologi penerimaan uang yang menurut keterangannya diberikan agar aksi mahasiswa tidak dilakukan di depan Istana Negara dan dipindahkan ke kawasan Gedung DPR RI. “Dia menjelaskan kronologinya tentang dia menerima sejumlah uang yang menurut keterangannya ditujukan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara, tetapi dipindahkan ke DPR RI,” ujar Na’ilah.
Meski demikian, rencana pemindahan lokasi aksi tersebut disebut tidak pernah terlaksana. Demonstrasi tetap berlangsung di kawasan Istana Negara sebagaimana rencana awal mahasiswa.
Dalam forum itu, Abdimaludin juga disebut mengakui bahwa dana Rp20 juta tersebut dibagikan kepada tujuh orang. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan kepada peserta forum, Abdimaludin menerima sekitar Rp6 juta, sementara sisanya dibagikan kepada sejumlah pengurus BEM dan pihak lainnya. “Setelah ditelusuri lebih lanjut, ada tujuh orang penerima dari uang Rp20 juta tersebut,” kata Na’ilah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun Kantor Wakil Presiden terkait pengakuan mahasiswa UBK tersebut.[]
