KabarAktual.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menegaskan bahwa mereka tidak pernah menolak ajakan dialog mengenai Program Makan Bergizi Graatis (MBG) dengan Wapres, bahkan Presiden Prabowo Subianto, atau pihak mana pun. “Asalkan dialog tersebut bukan di istana atau tempat tertutup. Supaya bisa disaksikan publik,” kata Wakil Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Alexander Farel.
Pernyataan itu dilontarkan Farel menjawab pertanyaan host Kompas TV seputar kebijakan evaluasi program MBG. Saat presenter menanyakan apakah pihak BEM UI bersedia diajak berdialog, Farel dengan tegas menanggapi. “Tergantung. Berdialog masalah apa dulu,” tegasnya.
Jawaban itu kemudian dipertegas bahwa BEM UI sama sekali tidak alergi dialog dengan siapa pun. Apalagi dengan Wapres atau bahkan dengan Presiden sekali pun asalkan dialog tersebut tidak dilakukan secara tertutup supaya masyarakat tahu apa yang dibicarakan dalam dialog.
Ia menilai penghentian sementara Program MBG selama masa libur sekolah tidak menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini melekat pada program tersebut.
Alexander Farel menegaskan pihaknya menolak jika penghentian MBG hanya dilakukan sementara untuk keperluan evaluasi selama dua pekan. “Kami tidak menerima berhenti sementara. Kami ingin MBG dihentikan dulu secara total karena masalahnya bersifat struktural,” kata Farel dalam diskusi Kompas TV yang dipandu Adisti Larasati.
Menurut Farel, penghentian MBG selama masa libur sekolah bukanlah sebuah inovasi kebijakan, melainkan konsekuensi logis karena kegiatan belajar mengajar memang tidak berlangsung.Ia mempertanyakan efektivitas evaluasi yang hanya dilakukan selama dua minggu terhadap program berskala nasional yang telah berjalan di seluruh Indonesia.“Apakah cukup dua minggu untuk mengevaluasi program sebesar ini dari Sabang sampai Merauke? Saya rasa jawabannya tidak,” ujarnya.
Farel menilai persoalan MBG tidak dapat diselesaikan hanya dengan evaluasi teknis. Ia menyoroti berbagai kritik terhadap program tersebut, mulai dari aspek perencanaan, transparansi anggaran, hingga landasan hukum pelaksanaannya.Menurutnya, MBG sejak awal lahir sebagai kebijakan populis tanpa didahului proyek percontohan yang memadai sebelum diterapkan secara luas.
“Pilot project yang saya kenal itu dimulai dari skala kecil, lalu diperluas. Bukan langsung menjadi megaproyek nasional. Kalau selama satu setengah tahun masih disebut pilot project, berarti rakyat dijadikan kelinci percobaan,” katanya.
Farel juga menilai penetapan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pelaksana MBG justru menunjukkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola program tersebut.“Kalau negara tidak main-main, seharusnya kasus seperti ini tidak terjadi karena sudah ada sistem pengamanan dan pengawasannya,” ujarnya.
Karena itu, BEM UI tetap mempertahankan tuntutan penghentian total MBG hingga dilakukan perbaikan menyeluruh terhadap desain dan tata kelola program.“Kami ingin MBG dihentikan. Stop dulu. Bukan berhenti sementara lalu dilanjutkan lagi. Karena masalahnya ada di hulunya,” tegas Farel.
Ia juga menolak anggapan bahwa program harus tetap dijalankan hanya karena merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Menurutnya, kebijakan publik harus dievaluasi berdasarkan dampak dan efektivitasnya, bukan semata-mata karena pernah dijanjikan dalam kampanye politik.
“Seorang pemimpin yang baik harus berani mengakui ketika sebuah program berjalan tidak sesuai tujuan awalnya,” kata dia.
Meski demikian, Ketua Umum Relawan OL Cipayung Nusantara David Pajung memiliki pandangan berbeda. Ia menilai pemerintah telah menunjukkan keseriusan melakukan pembenahan melalui pencopotan sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), proses hukum terhadap pihak yang terlibat, serta penghentian sementara ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.
David mengatakan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi siswa, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan petani, peternak, UMKM, dan tenaga kerja di berbagai daerah. “Yang harus dilakukan adalah pembenahan secara komprehensif, bukan menghentikan programnya. Evaluasi berkala harus terus dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu, Farel menegaskan gerakan mahasiswa tidak akan berhenti pada isu MBG semata. Ia menyebut berbagai persoalan kebijakan publik yang dinilai bermasalah akan terus menjadi perhatian mahasiswa.“Bola salju ini akan semakin besar ketika pemerintah tidak bergerak, ketika pemerintah hanya omon-omon dan mengabaikan kritik yang ada,” katanya.[]
