KabarAktual.id – Di tengah sorotan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengaku akan melaporkan hasil efisiensi anggaran program tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Di bawah kendali pendahulunya, diduga, BGN melakukan pemborosan anggaran negara luar biasa.
Laporan soal efisiensi anggaran itu rencananya disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (11/6/2026). Namun agenda tersebut batal terlaksana dan dijadwalkan ulang pada Jumat sore.
“Ini kan belum, besok dibahasnya. Belum, belum. Katanya besok sore,” kata Nanik kepada wartawan saat meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan.
Nanik sebelumnya tiba di Istana sekitar pukul 14.20 WIB dan berada di lokasi selama kurang lebih 20 menit sebelum kembali meninggalkan kawasan tersebut.
Saat tiba di Istana, Nanik mengungkapkan bahwa materi yang akan disampaikan kepada Presiden berkaitan dengan efisiensi anggaran MBG. Ia bahkan menyebut ada “kabar gembira” yang akan dilaporkan kepada Prabowo. “Efisiensi anggaran, kabar gembira, biar turun, biar turun,” ujarnya singkat.
Meski demikian, Nanik belum bersedia menjelaskan lebih lanjut bentuk efisiensi yang dimaksud maupun besaran penghematan yang berhasil dicapai melalui program tersebut.
Menurutnya, informasi itu akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden. “Mau lapor sama Presiden soal efisiensi. Ya lapor dulu sama Presiden, masa aku lapor sama kalian,” katanya.
Nanik menegaskan perkembangan pelaksanaan MBG sebenarnya terus dilaporkan secara berkala kepada pemerintah. Namun laporan terkait efisiensi anggaran akan disampaikan langsung kepada Presiden.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Program MBG, menyusul temuan pemerintah terkait pembengkakan ribuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penyidikan dugaan korupsi tata kelola program yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung.
Hingga kini, BGN belum mengungkap secara rinci skema efisiensi yang dimaksud maupun potensi penghematan yang akan diperoleh negara dari kebijakan tersebut.[]
