KabarAktual.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadly, dituding berada di balik mobilisasi aksi unjuk rasa yang memprotes Pergub tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di kantorGubernur, Senin(4/5/2026). Tudingan tersebut memicu desakan agar Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), segera melakukan evaluasi terhadap pimpinan legislatif itu.
Isu dugaan keterlibatan Zulfadly mencuat seiring berkembangnya informasi di lapangan yang menyebut aksi tidak sepenuhnya berlangsung secara organik, melainkan diduga didorong oleh kepentingan politik tertentu.
Ketua Gen Z Mualem, Muyashir Asriyan Haikal, menyatakan pihaknya menerima sejumlah informasi yang mengarah pada dugaan keterlibatan aktor politik, termasuk dari lingkar kekuasaan. “Kami melihat ada indikasi kuat bahwa aksi ini tidak sepenuhnya murni. Bahkan beredar dugaan keterlibatan pihak yang memiliki posisi strategis dalam mendorong dan memfasilitasi aksi,” ujarnya.
Menurut Haikal, jika dugaan tersebut mengarah pada oknum pimpinan DPRA, maka hal itu merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti. “Beredar dugaan di publik bahwa ada dukungan, bahkan kemungkinan keterlibatan dari oknum pimpinan DPR Aceh dalam menggerakkan massa. Ini tidak boleh diabaikan,” katanya.
Ia mendesak Gubernur Aceh untuk mengambil langkah tegas guna menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik. “Evaluasi bahkan pergantian jabatan adalah langkah yang wajar jika situasi ini terus berkembang tanpa kejelasan,” tegasnya.
Meski demikian, Haikal menekankan bahwa seluruh dugaan harus diklarifikasi secara terbuka agar tidak menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.
Ketua DPRA Zulfadly telah dimintai tanggapannya terkait tudingan menggerakkan massa aksi menolak Pergub JKA, Senin (4/5/2026), melalui pesan tertulis. Namun, hingga berita ini diturunkan, klarifikasi resmi dari yang bersangkutan tak kunjung mendapatkan respon.[]
