KabarAktual.id — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Kamis (30/4/2026). Sidak ini dilakukan untuk memastikan layanan bebas dari praktik maladministrasi, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal pengaduan.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh, Dian Rubianty, bersama jajaran, termasuk tim pemeriksaan laporan, pencegahan, serta penerimaan dan verifikasi laporan (PVL). Dalam sidak, tim meninjau sejumlah titik layanan strategis, seperti Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang rawat inap, poli, hingga layanan farmasi, termasuk sistem antrean dan alur pelayanan pasien.
Dari hasil pengawasan, Ombudsman menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi. Layanan farmasi menjadi salah satu sorotan utama. Selain itu, terdapat sejumlah kendala sarana dan prasarana, seperti akses lift yang tidak berfungsi sehingga menyulitkan mobilitas pasien ke lantai dua, pendingin ruangan (AC) di beberapa kamar yang tidak optimal, serta kebocoran di sejumlah ruang perawatan.
Dian Rubianty menegaskan, temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pihak rumah sakit agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. “Kami mendorong adanya perbaikan pada sistem maupun layanan yang masih belum sesuai, seperti akses, sarana dan prasarana, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Selain sidak, Ombudsman Aceh juga membuka layanan PVL On The Spot di lingkungan rumah sakit. Layanan ini memudahkan pasien dan keluarga pasien untuk menyampaikan laporan atau pengaduan secara langsung terkait pelayanan yang diterima.
Ombudsman Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kualitas pelayanan publik dan mengimbau seluruh penyelenggara layanan kesehatan agar responsif dalam menindaklanjuti setiap temuan. “RSUDZA adalah rumah sakit rujukan terakhir di Aceh. Mari bekerja sama, agar layanan terbaik dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Dian menutup pernyataannya.[]
