KabarAktual.id — Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana terkait pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang ditutup sementara. Kebijakan tersebut dinilai tidak masuk akal dan menyinggung rasa keadilan publik.
Menurut Charles, pernyataan Kepala BGN bahwa mereka tetap menggelontorkan insentif Rp6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika. “Ini sebuah skandal moral dan penghinaan telanjang terhadap nalar publik,” kata Charles kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).
Ia menyoroti sikap pemerintah yang terus mendorong efisiensi anggaran di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Namun di sisi lain, menurut dia, anggaran negara justru digunakan untuk membiayai unit yang sedang tidak beroperasi akibat pelanggaran.
Baca juga: Meski tak Beroperasi, 1.720 SPPG Tetap Terima Insentif Rp6 Juta per Hari
Dikatakan, di satu sisi, pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran.
Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan nasib guru honorer dan terbatasnya lapangan kerja bagi generasi muda. “Di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan dan sulitnya lapangan kerja bagi kaum muda, pemerintah justru begitu dermawan memberikan ‘hadiah’ kepada SPPG bermasalah,” sambungnya.
Legislator PDI Perjuangan itu mempertanyakan alasan pihak yang lalai hingga menyebabkan keracunan tetap menerima insentif. Menurut dia, negara justru semestinya dapat melakukan penghematan anggaran.“Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan, sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik, justru tetap mendapatkan guyuran Rp6 juta setiap harinya?” kata Charles.
Baca juga: Korban Keracunan MBG Bergelimpangan, Prabowo Janji Segera Diskusi dengan BGN
Ia mengaku menerima informasi bahwa jumlah dapur yang ditutup mencapai 3.778 unit, bukan 1.720 unit sebagaimana disampaikan Kepala BGN. “Kalau SPPG-SPPG bermasalah itu ditutup selama dua pekan saja, negara seharusnya sudah bisa menghemat Rp317 miliar,” ujarnya.
Charles menambahkan, Komisi IX DPR akan meminta penjelasan resmi dari BGN dalam rapat kerja mendatang terkait penggunaan anggaran tersebut.”Kami akan meminta penjelasan dari Kepala BGN untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang sangat menyita perhatian publik ini dalam rapat kerja mendatang,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya ditujukan untuk meningkatkan gizi anak, bukan menjadi ruang pembagian proyek. “Tujuan dari Makan Bergizi Gratis ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek. Jangan sampai esensi utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen yang bobrok,” imbuh Charles.
Klarifikasi BGN
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang ramai dibicarakan di media sosial. Ia menegaskan SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya karena kelalaian tidak akan menerima insentif selama masa penghentian.
Kelalaian yang dimaksud meliputi kondisi dapur yang tidak layak, hingga tidak terpenuhinya standar higiene dan sanitasi yang menjadi syarat utama dalam program MBG. “Selama statusnya suspend karena kelalaian atau tidak terpenuhinya standar, insentif tidak dibayarkan,” tegas Dadan, dikutip dari detikHealth, Rabu (29/4).
Ia menambahkan, insentif juga tidak diberikan apabila persoalan berasal dari bahan baku yang tidak segar atau kesalahan mitra penyedia.“Termasuk jika ada praktik tidak sehat seperti monopoli supplier atau markup harga bahan baku, itu jelas tidak dapat insentif,” tandasnya.[]
