PERCAKAPAN di sebuah kedai kopi membuka cakrawala tentang persoalan pendidikan kita. Dalam banyak kasus, peserta didik melakoni pendidikan tanpa arah. Simak dialog mereka berikut ini.
“Ho rencana wate tamat SMA?” tanya saya kepada beberapa siswa yang sedang bermain game di telepon genggamnya.
“Lon jak kuliah, Bang,” jawab si A.
“Droneh?” saya bertanya kepada yang lain.
“Lon hana jak kuliah bang, jak kerja. Jak bantu ureung chik,” jawabnya.
“Pakon hana neutamong SMK awai?”
“Hom bang. Jih dijak SMA, lon ka keuh jak SMA cit.”
Percakapan singkat ini menggambarkan satu realitas pendidikan yang cukup besar: banyak siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi pada akhirnya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.
Padahal dalam desain kebijakan pendidikan nasional, jalur pendidikan menengah sudah dibedakan secara cukup jelas. Siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi diarahkan masuk SMA, sementara mereka yang ingin langsung memasuki dunia kerja disiapkan melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau pendidikan vokasi.
Pembagian ini bukan tanpa dasar. Secara konseptual, pendidikan vokasi memang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja. Laporan UNESCO tentang Technical and Vocational Education and Training menegaskan bahwa pendidikan vokasi bertujuan membekali peserta didik dengan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara itu, pendidikan umum seperti SMA lebih berorientasi pada penguatan kemampuan akademik untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Namun realitas sosial sering kali tidak berjalan sesuai desain kebijakan.Banyak siswa masuk SMA tetapi tidak melanjutkan kuliah. Sebagian memang sejak awal tidak memiliki rencana kuliah, sebagian lain terkendala kondisi ekonomi keluarga. Ada pula yang awalnya ingin melanjutkan pendidikan, tetapi kemudian harus langsung bekerja karena kebutuhan keluarga.
Di sinilah persoalan muncul.Sebagian besar lulusan SMA tidak memiliki keterampilan teknis yang dapat langsung digunakan di dunia kerja. Kurikulum SMA memang tidak dirancang untuk tujuan tersebut. Kurikulum lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan umum sebagai fondasi akademik.
Data dari Badan Pusat Statistik dalam berbagai laporan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa lulusan pendidikan menengah umum sering menghadapi kesulitan lebih besar dalam memasuki pasar kerja dibandingkan lulusan pendidikan vokasi, karena keterampilan mereka tidak secara langsung terhubung dengan kebutuhan industri.
Memang dalam kurikulum SMA terdapat mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU) yang bertujuan menumbuhkan jiwa wirausaha. Namun dalam praktiknya, ruang untuk benar-benar membangun keterampilan praktis sering kali terbatas. Pembelajaran tetap berada dalam kerangka akademik yang dibatasi oleh tuntutan administrasi, penilaian, serta ketuntasan materi.
Akibatnya, pembentukan life skill yang konkret sering tidak berkembang secara optimal.
Karena itu, perlu dipikirkan sebuah intervensi kebijakan yang lebih realistis untuk menjawab kondisi tersebut.
Salah satu gagasan yang dapat dipertimbangkan adalah menghadirkan program pendampingan keterampilan praktis bagi siswa SMA yang disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja lokal. Program ini tidak harus menjadi bagian dari kurikulum formal, tetapi dapat dirancang sebagai program penguatan keterampilan yang lebih fleksibel, mirip dengan pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
Pendekatan seperti ini sebenarnya juga sejalan dengan rekomendasi World Bank dalam berbagai studi tentang pengembangan sumber daya manusia di negara berkembang, yang menekankan pentingnya integrasi antara pendidikan umum dan pelatihan keterampilan berbasis pasar kerja.
Implementasinya dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah.SMA yang berada di daerah pesisir, misalnya, dapat mengembangkan pelatihan keterampilan terkait sektor kelautan, perikanan, atau pengolahan hasil laut. Sekolah di wilayah perkotaan dapat membuka pelatihan teknik pengelasan, perbengkelan, desain grafis, perawatan perangkat digital, atau keterampilan lain yang memiliki permintaan nyata di pasar kerja.
Tujuannya bukan untuk mengubah fungsi SMA menjadi SMK, melainkan memberikan bekal keterampilan tambahan bagi siswa yang kemungkinan besar tidak langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Dengan cara ini, lulusan SMA memiliki dua kemungkinan jalan. Jika mereka melanjutkan kuliah, keterampilan tersebut dapat menjadi sumber penghasilan tambahan untuk membantu biaya pendidikan. Jika mereka tidak kuliah, keterampilan itu dapat menjadi pintu masuk yang lebih baik ke dunia kerja.
Pertanyaan yang sering muncul adalah: jika orientasinya keterampilan kerja, mengapa tidak langsung masuk SMK saja?
Secara teoritis, pertanyaan ini memang masuk akal. Namun kebijakan publik tidak bisa hanya berpijak pada desain teoritis. Ia juga harus mempertimbangkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.
Faktanya, banyak siswa masuk SMA karena berbagai faktor yang tidak selalu rasional dari perspektif perencanaan pendidikan. Ada yang mengikuti pilihan orang tua, ada yang dipengaruhi persepsi sosial bahwa SMA lebih “bergengsi”, ada pula yang sekadar mengikuti arus tanpa perencanaan masa depan yang jelas.
Realitas seperti ini tidak bisa diabaikan. Karena itu yang dibutuhkan adalah kebijakan yang adaptif.
Dalam konteks Aceh, sebenarnya sudah ada institusi yang memiliki mandat kuat dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Selama ini lembaga tersebut dikenal melalui berbagai program beasiswa yang membantu anak-anak Aceh melanjutkan pendidikan tinggi, termasuk ke luar negeri.
Program tersebut tentu sangat penting dan telah memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas SDM Aceh. Namun pada saat yang sama, ada kelompok siswa lain yang juga membutuhkan perhatian kebijakan: mereka yang tidak memiliki peluang untuk melanjutkan kuliah tetapi tetap membutuhkan dukungan agar dapat memasuki dunia kerja dengan lebih siap.
Karena itu, BPSDM bersama Dinas Pendidikan Aceh dapat mempertimbangkan sebuah terobosan kebijakan untuk mendukung program penguatan life skill bagi siswa SMA. Dukungan tersebut dapat berupa pembiayaan pelatihan keterampilan, penyediaan instruktur profesional, kerja sama dengan industri lokal, atau pengembangan pelatihan berbasis sekolah yang terhubung dengan kebutuhan ekonomi daerah.
Dengan intervensi seperti ini, kebijakan pembangunan sumber daya manusia tidak hanya berfokus pada mereka yang berhasil menembus pendidikan tinggi, tetapi juga memberi ruang bagi mereka yang akan langsung memasuki dunia kerja.
Pada akhirnya, pembangunan sumber daya manusia yang inklusif bukan hanya tentang menghasilkan sarjana sebanyak mungkin. Lebih dari itu, ia harus memastikan bahwa setiap anak muda memiliki keterampilan yang cukup untuk hidup mandiri dan berkontribusi pada pembangunan daerahnya.[]
Penulis adalah juru bicara KPIPA
