KabarAktual.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat telah bekerja maksimal dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penanganan di tiga provinsi tersebut diperlakukan setara dengan bencana berstatus nasional.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026). “Pada masa tanggap darurat, pemerintah pusat sudah bekerja dengan sangat maksimal melakukan mobilisasi nasional. Jadi diperlakukan seperti menghadapi bencana nasional,” ujar Tito.
Ia menyebutkan, pengerahan kekuatan pemerintah sudah dilakukan sejak 25 November 2025, saat bencana pertama kali terjadi. Ribuan personel TNI dan Polri dari berbagai daerah dikerahkan ke wilayah terdampak, disertai pengiriman bantuan logistik, peralatan, helikopter, kapal, dan perahu karet untuk evakuasi.
Tito menambahkan, pada 29 November 2025 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto langsung turun ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sejumlah menteri juga diturunkan ke lapangan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak Presiden memimpin langsung rapat internal, membagi tugas, dan tercatat hampir empat kali ke Aceh, tiga kali ke Sumatera Utara, dan tiga kali ke Sumatera Barat untuk melihat dan mengendalikan langsung penanganan bencana,” kata Tito.
Ia menyebutkan, Presiden juga beberapa kali memimpin rapat lapangan, termasuk di Bandara Malikussaleh, Aceh.
Dalam penanganan bencana tersebut, pemerintah mengerahkan seluruh unsur terkait, mulai dari BNPB, Basarnas, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.
TNI mengerahkan hampir 40.000 personel, baik pasukan organik maupun Bantuan Kendali Operasi (BKO), serta 86 unit pesawat sayap tetap dan helikopter. Polri menurunkan sedikitnya 7.465 personel, enam unit helikopter, dapur lapangan, serta fasilitas pengolahan air bersih.
Berbagai peralatan juga dikirimkan, seperti jembatan Bailey, tenda, genset, alat berat, ekskavator, dan perlengkapan logistik lainnya. TNI dan Polri turut membangun sumur bor, jembatan darurat, serta membantu layanan dapur umum dan kesehatan.
Menurut dia, relawan Kementerian Kesehatan hampir 4.700 orang, Kemensos menurunkan 648 personel Tagana, dan banyak kementerian lain terlibat. “Setelah lebih dari 40 hari, perubahan signifikan sudah terlihat,” ujar Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito juga mengungkapkan dampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi tersebut. Hingga 14 Januari 2026, tercatat 1.990 orang meninggal dunia dan 141 orang masih dinyatakan hilang.
Jumlah pengungsi yang semula mencapai lebih dari 2 juta jiwa kini menurun menjadi sekitar 131.500 orang seiring proses pemulihan. Sementara itu, sebanyak 175.050 rumah warga dilaporkan rusak dengan tingkat kerusakan bervariasi.
Selain permukiman, sejumlah fasilitas umum turut terdampak, termasuk rumah ibadah, fasilitas kesehatan, gedung perkantoran, dan sarana pendidikan.[]
