KabarAktual.id – Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta seluruh jajarannya mempercepat penyempurnaan Program Satu Data Aceh. Dengan begitu diharapkan mampu menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses.
Menurut mantan Panglima GAM yang disapa Mualem itu, ketersediaan data yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala merupakan bagian penting dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis digital serta mendukung pengambilan kebijakan pemerintah.
Kata dia, ini adalah salah satu program yang wajib diwujudkan, sebagai bentuk pemutakhiran pelayanan publik berbasis digital. “Kita butuh data yang terintegrasi, diperbarui secara berkala, dan disajikan dengan cepat dan konsisten,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi di Banda Aceh, Rabu (12/8/2026).
Nurlis mengatakan, Mualem memberi perhatian khusus terhadap pengembangan Satu Data Aceh karena program tersebut menjadi bagian dari Visi dan Misi Pembangunan Aceh 2025-2030. Program tersebut juga merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023. “Gubernur Mualem sudah memberi arahan kepada Sekda Aceh untuk terus memantau perkembangan pengembangan Program Satu Data Aceh,” ujar Nurlis.
Pesan tersebut kembali disampaikan dalam Forum Satu Data Aceh yang digelar Pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh bersama Australia Indonesia Partnership-Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (AIP-SKALA) di Hotel The Pade, Darul Imarah, Aceh Besar, Selasa (11/8/2026).
Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun mengatakan, forum tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan kualitas data sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis bukti. “Tujuannya untuk memperkuat tata kelola dan kualitas data untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional,” kata Nasir dalam sambutan yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Izra.
Menurut Nasir, tantangan Satu Data Aceh saat ini bukan lagi sekadar menyediakan data, tetapi memastikan seluruh data yang digunakan pemerintah memiliki rujukan yang sama, benar, mutakhir, mudah diakses, dan tersedia ketika dibutuhkan. Ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan, mulai dari banyaknya sumber dan pemilik data, beragam aplikasi dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, hingga data yang belum diperbarui secara berkala.
“Kita masih menghadapi berbagai persoalan: banyaknya sumber dan pemilik data, beragam aplikasi dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, data yang belum diperbarui secara berkala, serta kebutuhan data yang belum selalu dapat disajikan secara cepat dan konsisten,” ujarnya.
Nasir juga menyinggung pelaksanaan sejumlah program pemerintah pusat di Aceh yang pernah menghadapi persoalan ketika data atau capaian kegiatan dari kementerian/lembaga dipertanyakan di daerah karena belum sepenuhnya teridentifikasi atau tersinkronisasi dengan data Pemerintah Aceh.
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa data bukan sekadar urusan teknis dan administrasi. Kualitas data dapat memengaruhi perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, evaluasi program hingga komunikasi publik.
Karena itu, Satu Data Aceh harus dikembangkan bukan hanya sebagai sistem, tetapi sebagai sebuah ekosistem data yang terintegrasi.“Kita tidak membutuhkan semakin banyak aplikasi apabila datanya tetap terpisah dan tidak saling terhubung,” katanya.
Nasir menekankan pentingnya kejelasan mengenai pemilik data, pihak yang memproduksi dan memutakhirkan data, standar dan definisi yang digunakan, jadwal pemutakhiran, mekanisme akses, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap kualitas data.
Ia berharap Forum Satu Data Aceh dapat menjadi ruang untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, termasuk memperkuat koordinasi antarlembaga, menyelaraskan standar dan definisi data, serta mengintegrasikan berbagai sumber data. “Kita perlu memastikan kebutuhan data dapat tersedia secara cepat, akurat, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Forum tersebut diikuti 31 SKPA yang tergabung dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 14 SKPA Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, serta 10 SKPA Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Selain itu, forum dihadiri tim sekretariat Satu Data Aceh dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Aceh.
Mualem mengingatkan, banyaknya data dan aplikasi tidak akan berarti jika pemerintah kesulitan menemukan data yang dibutuhkan.“Kita boleh memiliki banyak data, tetapi yang terpenting adalah data tersebut mudah ditemukan dan tersedia ketika dibutuhkan,” kata Mualem.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada banyaknya angka dan aplikasi tanpa memiliki satu rujukan data yang jelas. “Jangan sampai kita tenggelam dalam banyaknya angka, sementara yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan adalah satu rujukan data yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya,” ujarnya.[]
