KabarAktual.id – Pernyataan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fad yang menempatkan transparansi sebagai kunci pemerintahan dan percepatan pembangunan mendapat respons dari bakal calon DPD RI sekaligus Inisiator Aceh Goet, Tarmizi Age. Ia mendesak seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) membuka informasi mengenai seluruh program, kegiatan dan proyek pemerintah kepada masyarakat.
Tarmizi meminta keterbukaan itu dilakukan melalui website resmi masing-masing SKPA maupun media massa. “Rakyat Aceh menunggu kejujuran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk membuka informasi kepada publik. Semua kegiatan pemerintah harus bisa diketahui masyarakat,” ujar Tarmizi Age, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, informasi yang dibuka kepada publik tidak boleh sebatas program secara umum. Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui lokasi kegiatan, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan hingga pemenang tender. “Jangan tutupi informasi. Ini bahaya. Rakyat ingin tahu. Kapan Aceh maju kalau caranya begini terus? Tolong dibuka apa saja kegiatannya, siapa yang mengerjakan atau siapa pemenang tendernya, sehingga rakyat bisa ikut mengawal,” tegasnya.
Mentan kombatan GAM yang pernah bermukim di Denmark itu menilai transparansi tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai kewajiban administratif pemerintah. Keterbukaan informasi merupakan instrumen penting agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan uang negara. “Pemerintah diharapkan membuka setiap informasi kepada publik sehingga rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi mengetahui ke mana anggaran digunakan. Jangan sembunyi-sembunyi, tidak bagus,” katanya.
Ia berharap pernyataan tegas Wakil Gubernur Aceh tersebut tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar diterapkan oleh seluruh kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh.
Kata Tarmizi, keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memberi ruang bagi publik untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan. “Langkah tegas yang disampaikan Wakil Gubernur harus diikuti para pejabat di setiap dinas. Dengan begitu, Aceh bisa semakin maju dan berkembang di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fad),” ujarnya.
Tarmizi yang akrab disapa Almukarram Eks Denmark itu mengaku prihatin karena persoalan kemiskinan dan ketertinggalan masih menjadi masalah serius di Aceh. Ia menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi, termasuk dari sisi pengelolaan pemerintahan dan anggaran. “Uang dan anggaran sebenarnya selama ini tidak kurang di Aceh. Namun, negeri ini masih berada dalam kondisi kemiskinan. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui apa yang dilakukan pemerintah,” katanya.
Ia menegaskan, setiap kebijakan dan keputusan pemerintah pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, publik dinilai memiliki hak untuk mengetahui program serta penggunaan anggaran pemerintah. “Perlu rakyat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah setiap saat, karena setiap keputusan yang diambil berdampak langsung kepada mereka,” ujar Tarmizi.
Ia menambahkan, orientasi utama pemerintahan harus tetap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Keberadaan pemerintah sesungguhnya untuk menyejahterakan rakyat, bukan lain-lain. Jangan biarkan rakyat terus menderita dan sengsara,” pungkasnya.[]
