KabarAktual.id — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengarahkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Azanuddin Kurnia, untuk memacu penanganan masalah petani yang terdampak bencana hidrometeorologi, terutama pemulihan sawah rusak berat. Arahan itu disampaikan Mualem saat menerima laporan Azanuddin di ruang kerjanya, Rabu (2/9/2026), sebagaimana dijelaskan Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi, Kamis (3/9/2026).
“Kerahkan semua sumber daya yang ada, bangun kolaborasi dengan para pihak terutama dinas kabupaten/kota, TNI, dan kelompok tani,” pinta Mualem.
Gubernur juga meminta agar diperkuat sinergi dan komunikasi dengan Kementerian Pertanian guna memperlancar berbagai program pertanian di Aceh. Dari laporan yang diterima, tercatat sekitar 16.276 hektare sawah mengalami kerusakan berat dan belum tertangani.
Gubernur meminta rencana penanganan yang sudah disusun Distanbun terus dilanjutkan, sekaligus mengarahkan pengiriman surat resmi kepada Menteri Pertanian dan Menteri ATR/BPN untuk mempercepat proses pemulihan. Kepada Menteri Pertanian, Gubernur meminta kajian cepat perhitungan biaya per hektar guna memudahkan survei investigasi dan desain sebelum pelaksanaan fisik. Sementara itu, kepada Kementerian ATR/BPN diminta bantuan identifikasi dan pemetaan batas lahan, mengingat batas sawah yang rusak berat umumnya sudah tidak terlihat lagi.
Gubernur juga menekankan agar seluruh bantuan dari Kementan — berupa alat mesin pertanian, benih padi, jagung, serta bibit kopi, kakao, kelapa, dan karet — dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan dan pemulihan pascabencana. “Jangan hanya dijadikan pajangan, manfaatkan untuk mendukung pekerjaan para petani. Kelola dengan baik,” pesan Mualem.
Sementara itu, Azanuddin melaporkan per tanggal 1 September 2026 serapan anggaran telah mencapai sekitar 53%. Ia menargetkan penanganan 40.852 hektare sawah rusak ringan dan sedang dapat rampung tahun ini.
Azanuddin juga mengusulkan empat strategi pemulihan sawah rusak berat: memanfaatkan endapan lumpur sebagai bahan galian C, menanam tanaman muda yang sesuai kondisi lahan, mengolah material menjadi bahan bangunan seperti bata ringan, serta rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi sawah seperti semula.
Pemerintah Aceh berharap seluruh program dan fasilitasi Kementerian Pertanian tahun 2026 dapat diselesaikan secara keseluruhan dan dilaksanakan sesuai aturan, sehingga pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan bermanfaat bagi masyarakat.[]
