KabarAktual.id — Di tengah memanasnya kritik terhadap pemerintahan Prabowo, tiba-tiba sekelompok mahasiswa menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (15/6/2026). Rilis resmi pemerintah menyebut ada sekitar 15 mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta yang datang beraudiensi.
Para mahasiswa itu, disebut, sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Kepada mereka, Gibran mengatakan pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk kalangan akademik, untuk memperbaiki berbagai kekurangan di pemerintahan.
“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” kata Gibran dalam keterangan tertulis.
Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kritik publik terhadap sejumlah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi sorotan mahasiswa dalam pertemuan tersebut.
Selain MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, mahasiswa juga menyampaikan hasil kajian mengenai isu pendidikan, revisi sejumlah regulasi, pembangunan wilayah tertinggal, stabilitas ekonomi nasional, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Gibran menyatakan seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Ia juga menegaskan pemerintah tetap membuka ruang dialog dan menerima kritik sepanjang disampaikan secara tertib dan konstruktif.
“Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” ujarnya.
Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai Gibran menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, Wakil Presiden berkomitmen meneruskan hasil kajian tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.
Dalam aksi demonstrasi sebelumnya, mahasiswa UBK menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah. Mereka mendesak penghentian sementara dan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, meninjau kembali Undang-Undang Kepolisian, menghentikan praktik militerisme dan memperkuat supremasi sipil, menjaga stabilitas nilai rupiah dan ketahanan ekonomi nasional, menjamin akses pendidikan yang inklusif dan terjangkau, serta mengevaluasi kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai membebani masyarakat.
Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa kritik terhadap sejumlah program pemerintah kini tidak lagi hanya disuarakan melalui aksi jalanan, tetapi juga dibawa langsung ke meja dialog. Tantangan berikutnya bagi pemerintah adalah membuktikan bahwa berbagai masukan yang diterima tidak berhenti sebagai forum seremonial, melainkan benar-benar menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.[]
