KabarAktual.id – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) sekaligus diplomat senior, Dino Patti Djalal, menyoroti tingginya intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Frekuensi lawatan tersebut, dinilai, berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan dan ketidakpastian global.
Dalam video yang diunggah melalui akun X miliknya dan dikutip Minggu (31/5/2026), Dino menyebut Prabowo merupakan presiden Indonesia yang paling sering melakukan kunjungan ke luar negeri. “Bapak Presiden telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri,” ujar Dino.
Ia menilai, tingginya frekuensi perjalanan internasional juga berkaitan dengan besarnya biaya yang harus ditanggung negara. Setiap kunjungan presiden ke luar negeri, kata dia, melibatkan berbagai komponen pengeluaran, mulai dari tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan, hingga uang harian delegasi. “Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar,” ujarnya.
Baca juga: Tarif Kamar Hotel Tempat Mayor Teddy Ultah di Paris Capai Rp 216 Juta
Karena itu, Dino mengusulkan sejumlah langkah yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi diplomasi Indonesia sekaligus menjawab kritik publik terhadap tingginya intensitas lawatan presiden.
Lima Usulan Dino untuk Prabowo
1. Memaksimalkan komunikasi virtual
Dino menyarankan Presiden Prabowo lebih sering memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh seperti panggilan video dan telepon untuk berkomunikasi dengan para pemimpin dunia.
Menurut dia, substansi pembicaraan bilateral umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam, sedangkan sebagian besar agenda kunjungan bersifat seremonial. “Dengan satu video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama,” ujarnya.
Ia mencontohkan Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, yang beberapa kali berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat tanpa harus melakukan kunjungan bilateral secara langsung.
2. Memaksimalkan forum internasional untuk pertemuan bilateral
Dino mengusulkan agar setiap kehadiran presiden dalam forum internasional dimanfaatkan untuk menggelar sebanyak mungkin pertemuan bilateral.
Ia menyebut konsep “1 plus 8”, yakni satu forum internasional yang sekaligus dimanfaatkan untuk bertemu sedikitnya delapan kepala negara lainnya. “Sembari menyampaikan pidato, Presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir,” katanya.
3. Membuat agenda lawatan lebih terencana dan transparan
Menurut Dino, sejumlah perjalanan luar negeri Presiden Prabowo dilakukan secara mendadak tanpa informasi yang memadai kepada publik.
Ia mencontohkan kunjungan ke Pakistan dan Rusia yang dilakukan ketika sebagian wilayah Sumatera sedang dilanda bencana banjir. “Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera, misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apa pun kepada publik sebelum berangkat,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Sekretariat Presiden dan Kementerian Luar Negeri mengumumkan agenda perjalanan presiden setidaknya satu minggu hingga satu bulan sebelum keberangkatan.
4. Lebih banyak menerima tamu negara di Indonesia
Dino juga mendorong Prabowo untuk lebih sering menerima kunjungan kepala negara asing di Indonesia dibanding melakukan lawatan ke luar negeri.Ia mencontohkan Presiden China, Xi Jinping, yang lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang melakukan perjalanan ke berbagai negara. “Untuk satu tahun ke depan, Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri,” tuturnya.
5. Mendelegasikan misi diplomatik kepada Menteri Luar Negeri
Usulan terakhir adalah memberikan porsi lebih besar kepada Menteri Luar Negeri, Sugiono, untuk menjalankan misi-misi diplomatik yang bersifat teknis dan taktis.
Menurut Dino, langkah tersebut akan jauh lebih efisien dibandingkan perjalanan presiden yang melibatkan rombongan besar, namun tetap mampu mencapai tujuan diplomatik yang sama.
Dino menegaskan pandangan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi peran diplomasi Indonesia di panggung internasional, melainkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. “Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat saat ini lebih mengharapkan kebijakan yang menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi ekonomi dan tantangan yang sedang dihadapi rakyat.[]
