KabarAktual.id – Penemuan cadangan gas raksasa di Blok Andaman dinilai dapat menjadi momentum penting bagi kebangkitan ekonomi Aceh. Pemerintah pusat diingatkan agar tidak mengulangi sejarah kelam Arun yang menjadikan Aceh hanya jadi penonton.
Direktur Emirates Development Research (EDR), Dr Usman Lamreung, mengatakan percepatan pembangunan pipa transmisi gas Dumai–Sei Mangkei yang akan menghubungkan pasokan gas dari Aceh ke Sumatra hingga Jawa memang merupakan bagian dari strategi energi nasional. Proyek senilai Rp6,6 triliun itu bahkan ditargetkan selesai sebelum produksi gas Blok Andaman dimulai sekitar tahun 2028.
Meski demikian, menurut Usman, pemerintah harus memastikan masyarakat Aceh menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat dari temuan gas tersebut. Penemuan gas Andaman, kata dia, seharusnya menjadi kabar besar yang membawa harapan baru bagi rakyat Aceh. “Namun pertanyaan yang harus dijawab sejak sekarang adalah apakah rakyat Aceh akan kembali menjadi penonton,” kata Usman kepada KabarAktual.id, Senin (1/6/2026).
Ia mengingatkan Aceh memiliki pengalaman panjang terkait eksploitasi sumber daya alam yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan gas Arun pada masa lalu disebut menjadi contoh bagaimana kekayaan alam daerah berkontribusi besar terhadap kebutuhan energi nasional dan penerimaan negara, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat lokal dinilai belum sebanding.
Karena itu, Usman menilai pembangunan jaringan distribusi gas nasional tidak boleh mengesampingkan prinsip keadilan bagi daerah penghasil.
Menurutnya, tidak ada yang menolak upaya pemerataan energi nasional. Namun, Aceh harus ditempatkan sebagai prioritas dalam pemanfaatan gas yang berasal dari wilayahnya sendiri. “Jangan sampai gas Aceh lebih dahulu menghidupi industri di Jawa, sementara masyarakat Aceh sendiri masih kesulitan mendapatkan akses energi yang murah dan stabil,” ujarnya.
Usman menegaskan pemerintah perlu memastikan keberadaan gas Andaman menjadi fondasi pembangunan ekonomi daerah. Salah satunya melalui pengembangan kawasan industri berbasis energi, penyediaan pasokan gas untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha lokal, serta penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja Aceh.
Dia menegaskan, manfaat keberadaan gas Andaman harus dirasakan langsung oleh nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga industri kecil melalui biaya energi yang lebih kompetitif dan terbukanya peluang ekonomi baru.
Ia juga mendorong Pemerintah Aceh untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah dalam setiap pembahasan kebijakan energi nasional bersama pemerintah pusat maupun investor.
Usman menilai perlu ada kesepakatan yang jelas mengenai porsi manfaat yang diterima Aceh. Bentuknya dapat berupa pembangunan jaringan gas rumah tangga, prioritas pasokan energi untuk industri lokal, keterlibatan tenaga kerja Aceh dalam proyek migas, hingga skema dana pembangunan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan gas.
Selain itu, Aceh dinilai harus diarahkan menjadi pusat industri hilir berbasis gas, bukan sekadar pemasok bahan baku. “Jika gas hanya dialirkan keluar melalui pipa tanpa pembangunan industri di Aceh, maka yang terjadi hanyalah pengulangan sejarah lama dengan wajah baru,” katanya.
Usman menambahkan, pemerintah pusat perlu memahami bahwa isu pengelolaan sumber daya alam memiliki sensitivitas tersendiri di Aceh. Pengalaman masa lalu telah meninggalkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang masih membekas dalam ingatan masyarakat.
Karena itu, pendekatan terhadap pengelolaan gas Andaman tidak cukup hanya berorientasi pada aspek bisnis dan teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak daerah penghasil.
Dikatakan, temuan gas Andaman seharusnya menjadi momentum untuk menempatkan Aceh sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar lokasi eksploitasi sumber daya alam. “Jika gas berasal dari Aceh, maka masyarakat Aceh harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaatnya,” ujar Usman.[]
